JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang serius ingin menaikkan jenjang karirnya sebagai bagian dari kepemerintahan, harus mengikuti berbagai diklat. PNS diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto menegaskan, permasalahan mendasar dari reformasi birokrasi yaitu Sumber Daya Manusia...

JAKARTA -  Reform Corner Internal (RCI) merupakan forum yang selalu diadakan tiap akhir bulan pada hari Selasa (30/04). RCI seri ke enam kali ini mengambil tema membangun etos kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Acara tersebut  dipandu oleh Staf Ahli Menteri PANRB bidang Budaya Kerja Rini...

BANJARMASIN - Komitmen  kuat pimpinan daerah merupakan factor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu,  banyak daerah yang berhasil dalam mengembangkan pelayanan dengan pendekatan kearifan lokal. Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Program PANRB Teguh Widjianarko mengemukakan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB....

BOGOR - Saat ini fungsi humas di lingkungan Instansi Pemerintah tidak seragam. Umumnya ditempatkan sebagai fungsi staf dalam jajaran Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat. Namun pada K/L tertentu fungsi humas dianggap melaksanakan fungsi tertentu yang mempunyai akses langsung kepada pimpinan, seperti dalam Kementerian Perhubungan dijumpai Pusat Komunikasi Publik. Disamping itu juga humas ditempatkan...

JAKARTA -  Selain menetapkan jabatan yang menjadi prioritas dalam rekruitmen CPNS tahun 2013, pemerintah juga akan menetapkan formasi khusus bagi kaum difabel atau penyandang cacat, atlet nasional berprestasi, serta afirmasi kepada pemuda dari Papua. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memberikan keadilan sekaligus untuk memperkuat peran PNS sebagai perekat NKRI. Kebijakan tersebut sejalan...

BANJARMASIN – Penetapan pilot project reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk membentuk model percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai dengan karakteristik masing-masing, dan keberhasilannya dapat diterapkan pada pemda lainnya yang memiliki kemiripan karakteristik. Deputi Bidang Program dan reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Ismail Mohamad mengemukakan salah satu kebijakan penting dalam percepatan...

KENDARI – Komitmn kuat kepala daerah merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. Namun komitmen saja tidak cukup, tetapi ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan, khususnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tidak berhenti di situ, Kepala Daerah harus rela mendelegasikan wewenangnya di bidang kepada Kepala PTSP, termasuk di dalamnya...

BANJARMASIN - Sebanyak 69 instansi pemerintah, terdiri dari 63 instansi pusat, 1 pemprov yaitu DI Yogyakarta, dan 5 kabupaten/kota telah melaporkan hasil PMPRB kepada Kementerian PANRB. Dari laporan tersebut, selanjutnya Kementerian PANRB akan mengevaluasi, dan hasilnya bisa dijadikan sebagai acuan bagi daerah-daerah lainnya.  Demikian disampaikan Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN...

JAKARTA – Bukan hanya Rahmat Fajri yang tidak percaya bahwa dirinya dipanggil untuk dilantik menjadi pejabat eselon II di Kementerian PANRB, Kamis (25/04). Hal senada juga dialami oleh Bambang Dayanto Sumarsono, Staf Ahli Bupati Purbalingga. Dia ditelpon Rabu siang (24/04), sehingga masih sempat mengajak isteri dan beberapa sahabatnya untuk menghadiri pelantikannya...

JAKARTA – Masalah politisasi PNS tampaknya menjadi isu yang menggelisahkan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Hal itu merupakan salah satu isu yang mereka lontarkan ketika melakukan melakukan study excursie bidang reformasi birokrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),...

  BANJARMASIN - Banyak Daerah kebingungan menghadapi kegiatan pemerintah pusat di daerah, yang terkesan pelaksanaannya kurangnya koordinasi. Untuk itu mereka mengharapkan sinergitas dalam pelaksanaannya. Hal itu diuangkapkan  oleh Kepala BKD Luwu Utara Jumail M.,  salah seorang peserta  Asistensi Pelaksanaan RB Daerah  Regional III, (wilayah tengah) dari 12 provinsi, Kabupaten/Kota  yang diusulkan...

  JAKARTA - Reformasi birokrasi merupakan kebijakan jangka panjang, yang tidak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat, dan hasilnya baru bisa  dilihat paling cepat dua puluh tahun ke depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat seorang Presiden hanya boleh menjabat paling lama dua periode, atau 10 tahun.   Salah satu ganjalan menjelang...