SEMARANG – Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang melakukan pembinaan terhadap beberapa desa untuk mengembangkan Primary Health Care (PHC), yang meliputi 8 elemen dasar, yaitu pendidikan kesehatan, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, pelatihan penanganan gawat darurat, dan pemanfaatan tanaman obat. Pembinaan dilakukan dengan pelatihan terhadap...

JAKARTA – Sistem tanggung renteng sangat mungkin diterapkan di instansi pemerintah sebagai upaya untuk memberikan efek jera, khususnya di lingkungan Ditjen Pajak yang memiliki pegawai sekitar 32 ribu orang. Namun untuk mengarah ke sana, diperlukan aturan yang jelas sebagai payung hukumnya. Demikian antara lain dikatakan Direktur Kepatuhan Ditjen Pajak, Dedi...

Perbaikan kemudahan berusaha (doing business) di tanah air sebenarnya bukan hal baru. Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pembersayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  berbagai langkah konkret telah berhasil dilaksanakan. Dengan dilakukan  langkah-langkah nyata penyederhanaan, maka sasaran yang tercantum dalam Inpres Nomor 6...

JAKARTA – Rahmat Fajri hampir tak percaya ketika Rabu (24/04) malam mendapat telpon dari Panitia Promosi Terbuka Jabatan Eselon II Kementerian PANRB. Suara telpon dari Jakarta itu mengundang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat ini hadir  ke Jakarta Kamis (25/04), untuk dilantik menjadi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi pada...

JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat SDM yang ditempatkan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selain itu pelayanan yang malam hari diharapkan bisa ditingkatkan lagi, termasuk pelayanan perijinan di PTSP. Hal itu dikatakan Wamen, terkait dengan rencana...

JAKARTA – Kementerian PANRB memfasilitasi dan mendorong Kementerian Dalam Negeri serta Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pelimpahan kewenangan perijinan penuh dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, langkah itu merupakan salah satu dari sejumlah rekomendasi dalam...

BANDUNG - Dalam suasana politik yang tidak tentu seperti sekarang ini, birokrat jangan sampai terbawa arus dan terombang-ambing, “Akan karam bangsa ini jika birokrat ikut terombang-ambing situasi politik yang tidak menentu,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB, Tasdik Kinanto ketika membuka rapat koordinasi kebijakan sumber daya manusia aparatur di Bandung (26/04).  Untuk...

JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, sebagai kementerian yang menjalankan tugas dan fungsi pembuat kebijakan tidak boleh reaktif, tetapi harus proaktif, agar kebijakan yang dibuatnya bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari. “Bukannya ada persoalan, baru dibuat aturannya,” ujarnya saat melantik pejabat eselon II Kementerian PANRB di Jakarta,...

JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha  di Indonesia harus dilakukan lebih maksimal. Pasalnya, peringkat  doing business tahun 2013 ini melorot  ke posisi 129 dari posisi tahun 2012 pada peringkat 128, dan 2011 pada peringkat 126. Kenyataan itu membuat Menteri PANRB Azwar Abubakar gemas, dan mengajak seluruh jajaran birokrasi...

MAKASSAR – Hari Kartini tanggal 21 April telah lewat. Namun Hari Kartini bukan seremoni biasa. Sebagai kaum perempuan kita intropeksi diri, sudah ikut menyumbangkan apa untuk bangsa ini ? Dua srikandi perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhasil mengarungi laut mencapai mercusuar De Brill terpencil di...

JAKARTA – Wamen PANRB Eko Prasojo mendukung langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam meningkatkan pelayanan pertanahan dengan revitalisasi pogram Larasita dan One Day Service. Kalau itu bisa diimplementasikan dengan baik,  hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik. Hal itu dikatakan Eko Prasojo menanggapi pernyataan Kepala BPN Hendarman Supandji  yang mengatakan bahwa...

LOMBOK - Batas Usia Pensiun (BUP) jadi perdebatan antara peserta Rakor SDM Aparatur di Senggigi (24/4) dengan Asdep Penegakan Integritas, Endang Susilowati. Menurut peserta, PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-4  PP Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian PNS, khususnya terkait dengan  kata “dapat diperpanjang” dari BUP 56 tahun untuk jabatan-jabatan...