berakhlak bangga melayani bangsa

Pusat Tunggu Data Honorer II Dari BKD - Dibahas Akhir Januari

JAKARTA--Formasi tenaga honorer kategori II akan dibahas pemerintah bersama DPR RI pada 31 Januari mendatang. Kategori II ini dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Nomor 5 Tahun 2010 adalah honorer yang bekerja di bawah tahun 2005, tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Wakil Ketua Komisi II DPR...

Standar Gaji Pejabat - DPR: Seharusnya Ada UU Standar Gaji Pejabat Negara

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan seharusnya ada Undang Undang yang mengatur standar gaji untuk pejabat negara. Menurut Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR, standardisasi tersebut untuk mencegah terjadinya disparitas atau kesenjangan gaji antar pejabat lembaga tinggi negara. Taufik menjelaskan bagaimana di beberapa Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang...

Pegawai Negeri Pengguna Joki Pantas Dipecat

Minggu, 23 Januari 2011 | 19:12 WIB TEMPO Interaktif, Makassar -  Pengamat masalah pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Kausar Bailusi berpendapat pegawai negeri yang menngunakan jasa joki saat ujian kenaikan pangkat pantas dipecat. Menurut dia, sangksi pemecatan sangat pantas untuk seorang aparat negara yang berperilaku semacam itu. “Pemerintah harus konsisten menjalankan...

Negara Malta Dinobatkan Sebagai Juara e-Government

18 Januari 2011 - 07:00:00 WIB Komisi Eropa menobatkan negara Malta sebagai juara untuk e-Government. Menurut situs publictechnology.net (16/1), Malta dinobatkan sebagai pemenang untuk e-government dengan mengalahkan negara anggota uni eropa lainnya serta Kroasia, Turki, Islandia dan Swiss. Mengutip publictechnology.net (16/1), posisi negara Malta itu sendiri dirangkum dalam ringkasan laporan tentang Sembilan...

Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Negara Berdampak Positif Pada BKN

Pengembangan karir dilakukan berdasarkan pemetaan potensi masing-masing pegawai.  Pemetaan potensi adalah peta dan uraian kualitas individu, kekuatan, kelemahan seorang pegawai agar ia dapat bekerja secara maksimal. Diharapkan, pada masa mendatang BKN dapat membuat kebijakan secara umum di bidang kepegawaian dengan pemetaan potensi PNS yang lebih komprehensif  Demikian sambutan yang diberikan...

Komisi II DPR RI Tetapkan 9 Anggota Ombudsman 2011-2016

Posted by admin on January 23, 2011 Ahok.Org (23/01) – Setelah selama tiga hari menjalani uji kelayakan dan kepantasan, Komisi II DPR meloloskan 9 dari 18 calon melalui pemungutan suara, serta mempercayakan posisi ketua dan Wakil Ketua kepada Danang Girindrawardana dan Hj. Azlaini Agus. Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan sebanyak...

"Cloud Computing" Agar Teknologi Informasi Merakyat

Kamis, 20 Januari 2011 | 22:32 WIB KOMPAS.com

Komisi I DPR Desak KIP Susun Program Terencana

Komisi I mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) membuat perencanaan yang efektif dalam menggunakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, mengingat dana yang diberikan kepada KIP cukup besar dan dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Hal tersebut mengemuka saat RDPU Komisi I DPR RI dengan Komisi Informasi Pusat, di gedung Nusantara II, Senin, (24/1)             ...

MK Luncurkan LPSE

JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),  Kamis (13/1). Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, turut hadir dalam peluncuran ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),...

Honorer Kategori II Bersaing Sesama Honorer

Kamis, 20 Januari 2011 18:45 JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali meminta agar Badan Kepagawaian Daerah (BKD) untuk memasukkan data-data tenaga honorer Kategori II, permintaan ini disampaikan menyusul pengangkatan tenaga honorer kategori I sudah diproses. BKD diminta mengajukan nama-nama honorer kategori II sesuai dengan Surat Edaran...

"BPKP Menjadi Lembaga Penjamin Berhasilnya Reformasi Birokrasi, Harus Siap Dijadikan Contoh"

Ungkapan MenPAN, EE Mangindaan tersebut membuka pelaksanaan Rapat Kerja BPKP Tahun 2011 yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP, tanggal 23 – 25 Januari 2011. Bertempat di Aula Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor pada hari Minggu, 23 Januari 2011 telah dibuka Acara Rapat Kerja BPKP 2011. Rapat kerja BPKP ini mengangkat tema mengenai...

Dipuji Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Acungkan Jempol

Reformasi birokrasi, juga akan dapat mengurangi praktek KKN di lingkungan pemerintah daerah. Padang Pariaman, Trans – Langkah awal untuk melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, diadakan seminar sehari tentang “Penguatan Kelembagaan organisasi perangkat daerah dan Peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur”. Seminar tersebut menghadirkan, Dirjen Otonomi Daerah...

Padang Pariaman Menuju Reformasi Birokrasi

PADANG PARIAMAN MENUJU REFORMASI BIROKRASI Nusantaranews, Padangpariaman – Bupati Padangpariaman H. Ali Mukhni seminar sehari menuju reformasi birokrasi dengan Tema “Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam kerangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman” yang dilaksanakan di gedung Saiyo Sakato Pariaman Sekretaris Daerah H.Yuen Karnova,SE sebagai ketua panitia pada kesempatan itu menuturkan...