JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengusulkan ada perampingan birokrasi pada tataran kementerian. Langkah ini dilakukan untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasojo mengungkapkan,KemenpandanRB akan mendesain jumlah kementerian untuk kabinet 2014 – 2019. “Jadi,...

BOGOR - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mendorong jajaran birokrasi agar tidak terjebak dalam rutinitas. Terlebih dalam merencanakan program masing-masing instansi, harus ada inovasi-inovasi sehingga setiap rupiah dari uang Negara yang dibelanjakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Wamen ketika membuka Raker Teknis Program...

Provinsi Kepri merupakan provinsi ke 11 yang mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) atau wilayah bebas korupsi. Pencanangan ZI ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Kepri HM Sani yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar dan Wakil Ketua Ombudsman RI, Hj Azlaini Agus. Penandatangan ini juga dilakukan...

RMOL.Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal dicabut tahun ini. Pemerintah akan membuka penerimaan calon PNS secara besar-besaran. Namun, lantaran sistem perekrutan dinilai masih buruk yang berpotensi membuka peluang terjadinya praktik titip menitip, kementerian/lembaga diimbau mengawal secara ketat.Wakil Presiden (Wapres) Boe­diono me­ngatakan, bukan saat­nya lagi perekrutan calon PNS dilakukan dengan...

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan prosedur penanganan tenaga honorer kategori I, menyusul diterbitkannya Keputusan Menetri PAN dan RB No. 1/2013. Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penanganan Honorer Kategori I dengan Komisi II DPR RI, Rabu (23/1), Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengungkapkan, pihaknya...

JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyerahkan alokasi formasi tenaga honorer  kategori I yang telah memenuhi kriteria (MK) yang telah ditandatangani Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada 402 instansi, terdiri dari 29 kementerian/lembaga dan 373 pemerintah daerah untuk proses penetapan NIP. Lebih...

RMOL. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)  melaporkan kinerja selama 2012 silam kepada Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 29/1).

Tapi, dalam sidang yang berlangsung lebih dari tiga jam itu,  pimpinan lembaga pemerintahan...

JAKARTA - Pemerintah memutuskan mengakhiri kebijakan moratorium (penghentian sementara) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), setelah dilaksanakan selama 16 buan lalu. Wakil Presiden Boediono, selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional mengatakan setelah moratorium dilaksanakan hasil perbaikan sistem kepegawaian, ini menjadi again integral dari sistem dan proses tata kelola kepegawaian...

JAKARTA – Masuknya orang luar sebagai Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan bisa memacu percepatan reformasi birokrasi di tubuh LPNK yang merupakan salah satu lokomotif reformasi birokrasi nasional. Salah satunya adalah terintegrasinya sistem pelayanan kepegawaian dengan teknologi informasi (TI), mulai dari rekruitmen hingga pensiun. Demikian antara lain ditegaskan Menteri...

JAKARTA – Gerakan perampingan birokrasi pemerintah pusat mulai berjalan. Saat ini sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sudah berani memangkas jabatan eselon 1 masing-masing. Upaya ini diklaim mampu mengatasi tumpang tindih pekerjaan dan telah menyedot anggaran puluhan triliun rupiah. Upaya perampingan postur birokrasi pemerintah pusat ini dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

Jakarta, Kompas - Persoalan utama birokrasi pemerintahan adalah kuatnya kultur diantara pegawainya bahwa birokrasi tidak perlu menelurkan hasil yang nyata. Mereka juga cenderung merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada publik. "Ada kultur kuat bahwa tidak harus menghasilkan sesuatu yang nyata dan tidak harus bertanggung jawab kepada publik," kata Profesor Robert S...

Presiden SBY : Pastikan RUU Adpem Tepat dan Benar   JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk memastikan bahwa RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) tepat dan benar, sebelum dibahas bersama DPR. “Sebelum dibahas bersama dengan DPR RI, mari kita pastikan bahwa RUU ini...