Perlu Keberanian Gabungkan Ijin-ijin di Daerah

Untuk membangun iklim usaha yang kondusif, diperlukan keberanian untuk menggabungkan ijin-ijin di daerah yang sejenis, sehingga ijin yang bersifat penunjang dapat dikurangi jumlahnya.   Demikian ditegaskan Meneg PAN Taufiq Effendi dalam sambutannya pada acara uji materi dan harmonisasi RPP tentang Pedoman Umum Pengaturan Tatalaksana Perijinan dan Non Perijinan di Jakarta,...

MENPAN: OPTIMIS RUU TENTANG KEARSIPAN SELESAI

Rapat Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Komisi II DPR RI yang mengagendakan Pembahasan Daftar Inventrisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Kearsipan di Jakarta. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi II, AE Mangindaan. Raker ini sebagai kelanjutan dari rapat kerja sehari sebelumnya yang mengagendakan Penyampaian Pendapat Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi atas...

Lagi, 8 Instansi Pusat Terapkan KPE

  Delapan instansi pemerintah pusat menerapkan kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE), setelah sebelumnya lima provinsi dan sembilan instansi...

Menpan Adakan Lomba Pelayanan Publik Kabupaten/Kota 2009

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur negara,  tahun 2009 ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kembali menyelenggarakan Penilaian Pelayanan Publik bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai apresiasi atas prestasi, inovasi serta terobosan yang dilakukan Pemkab/Pemkot, akan diberi piala dan piagam Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN), yang rencananya akan diserahkan...

Komitmen Kuat Walikota Denpasar Wujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

   Komitmen kuat dari Walikota Denpasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  melalui upaya pencegahan korupsi, kolusi dan...

Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah Cermin Reformasi Birokrasi

  Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, selain merupakan cerminan...

Di ASEAN, Indonesia Negara Pertama Terapkan KPE

  Terealisasinya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kebanggaan bangsa, karena Indonesia menjadi pionir pemanfaatan teknologi informasi dengan...

27 Pegawai Kementerian Negara PAN Terima Satya Lencana Karya Satya

Semangat kemerdekaan adalah semangat membangun bangsa. Dahulu para pejuang berkorban untuk memerdekakan bangsa, kini tugas kita adalah membangun  bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, korupsi dan ketidakadilan, serta mensejahterakan rakyat.  Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Taufiq Effendi, selaku Pembina Upacara Peringan HUT Proklamasi 17 Agustus 2009 di Halaman kantor...

Cuti Bersama Tahun 2010 Maksimal 3 Hari

Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2010 sebanyak 17 hari, terdiri dari 14 hari libur nasional (empat diantaranya jatuih hari Sabtu dan Minggu), dan cuti bersama maksimal 3 hari. Penetapan hari libur nasional, keagamaan, dan cuti bersama ini dilakukan jauh-jauh hari, antara lain untuk mencegah pegawai...

KPK Tetap Diperlukan Sampai IPK Indonesia 8,0

         Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi mengatakan perlunya diciptakan tolok ukur yang menggambarkan optimalnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya, jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia telah mencapai 8,0 dan seluruh aparat penegak hukum telah berjalan sesuai harapan masyarakat, di mana lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi...

Taspen Diimbau Ikuti Jejak Askes Bantu Keluarga PNS Golongan Rendah

Kepedulian BUMN untuk berbagi dengan masyarakat perlu terus ditumbuh kembangkan, terutama terhadap kelompok masyarakat marginal. Kalau PT Askes memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri PNS golongan I dan II berprestasi, sudah semestinya BUMN lain juga berbuat serupa. Demikian ditekankan oleh Menpan Taufiq Effendi, dalam acara launching penyerahan bantuan pendidikan PT...

PP dan Perpres Pelayanan Publik Segera Terbit

  Lima Peraturan Pemerintah dan sebuah Peraturan Presiden secepatnya akan diterbitkan menyusul ditandatanganinya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 18 Juli 2009.  Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yang mengamanatkan agar selambat-lambatnya enam bulan sejak ditandatanganinya undang-undang tersebut, harus...

MenegPAN akan Membuka Rakor Pemberantasan Korupsi di Mataram NTB

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara   Taufiq Effendi, dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5/2004 tentang Percepatan...