berakhlak bangga melayani bangsa

Korea Bantu US$ 2 Juta Untuk Peningkatan Capacity Building

Jakarta, Sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur Negara di Indonesia, Pemerintah Korea memberikan bantuan teknis tahap kedua, berupa grant  senilai US$ 2 juta.  Penandatanganan Record of Discussion dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Negara PAN, Tasdik Kinanto dan Perwakilan Korea International Agency Republic of Korea (KOICA-Korea), Jong Seon LEE di Kementerian Negara PAN,...

Instansi Pemerintah Diminta Intensifkan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menegaskan, agar setiap instansi pemerintah memperhatikan, mencatat dan menindaklanjuti segala keluhan masyarakat di bidangnya masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar masukan tersebut bisa dijadikan bahan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.Hal itu dikatakannya dalam pembukaan Rakor Pengelola Kotak Pos Pengaduan Masyarakat,...

Kontrol Masyarakat Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pakta Integritas

Balikpapan, Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mengawasi jalannya Pakta...

Tak Jatuhkan Sanksi, Pejabat Dikenai Hukuman (Revisi PP 30/1980)

            Penegakan disiplin PNS terus digalakkan, termasuk melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas...

Menegpan Taufiq Effendi :Keberhasilan Reformasi Birokrasi “Perubahan Mindset Suatu Keniscayaan"

Pekanbaru, “Kalau kita mau mempercepat reformasi birokrasi, harus ada kehendak bersama, karena reformasi birokrasi itu merupakan suatu hal yang panjang dan harus dilakukan secara terus menerus, secara serius dan konsisten ”.Demikian antara lain disampaikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, ketika membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres...

Tertib Administrasi Pengelolaan Tatanaskah Dinas

Batam, “Tatanaskah dinas adalah roda organisasi pemerintahan yang harus dikelola dan ditata dengan baik, pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan...

Diwacanakan Forum Kerjasama Monitoring dan Evaluasi Antara MENEGPAN dengan UNODC

“Permasalahan utama dalam pelaksanaan Inpres 5/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain masih kurangnya komitmen dari pimpinan instansi yang...

MenegPAN akan Membuka Rakor Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5/2004 tentang...

Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 BRR NAD-Nias Tahun 2008 Adalah Laporan Terakhir

Empat Program Unggulan (Quick Win) Reformasi Birokrasi Polri

Pejabat Jajaran Pemerintah Kota Cimahi – Jawa Barat menandatangani Pakta Integritas

    “Untuk menjadi Bangsa yang maju, maka kita harus bersikap dan berperilaku...

Penerapan Pakta Integritas, Salah Satu Wujud Nyata Pemkab Grobogan Memberantas Korupsi

“Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi merupakan usaha bersama dari seluruh komponen bangsa yang terdiri atas unsur Pemerintah,...

Harapan Daerah Terhadap Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2008

    Banjarmasin, “Pengalaman praktis dalam sejarah pemerintah di Indonesia menunjukkan bahwa implikasi dari langkah Presiden melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu kementerian akan menimbulkan permasalahan yang kompleks baik kepegawaian, anggaran bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan pelaksanaan suatu urusan pemerintahan”.Demikian disampaikan oleh Taufiq Effendi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengawali sambutannya dalam...