MATARAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak aparatur negara untuk  menjadi teladan antara lain dengan cara berhemat. Keteladanan itu juga perlu diimbangi dan peningkatan displin dan pengawasan. Hal itu dikatakan Yuddy saat berdialog dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram,...

JAKARTA - Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh suatu negara pada saat ini akan dapat terus bertahan. Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam Seminar Nasional Merekontruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, di ruang Serbaguna Kementerian PANRB,...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan kementerian/lembaga,  agar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan lebih efisien dan efektif. “Stop pemborosan ! Pilah lagi, mana kegiatan yang tidak perlu.  Kegiatan yang menggunakan anggaran besar harus disertai dengan outcome yang besar juga,” tegas Yuddy Chrisnandi ketika membuka acara rapat...

MATARAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi didampingi Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, menyambangi lima unit pelayanan publik di Mataram Nusa Tenggara Barat  Jumat (20/03). Kelima unit pelayanan tersebut adalah Kanwil BPN, Polda NTB, Kantor PTSP, Kantor Imigrasi, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan...

Selengkapnya silahkan unduh dokumen Klik di sini ...

PEKANBARU – Blusukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Pekanbaru, Riau yang dilakukan sejak kemarin berlanjut hari Selasa, (17/03). Yuddy menyentil kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terlihat kotor. Sementara di Kantor Pertanahan, sejumlah warga mengeluhkan lamanya pelayanan.  Saat  tiba di kantor BPBD, Yuddy mendapati...

JAKARTA - Dua kepala daerah bertindak sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, yakni Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Kabupaten Pakpak Barat Remigo Yolando Berutu. Keduanya dihadirkan untuk berbagi inspirasi mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun wilayah yang dipimpinnya.  Richard mengisahkan pencapaian dalam membangun...

JAKARTA – Setelah 13 kementerian baru dan kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur ditetapkan melalui Peraturan Presiden, kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah fokus melakukan analisis dan evaluasi struktur organisasi pada 21 kementerian lainnya. “Saat ini kita tengah menganalisis secara simultan dua puluh satu kementerian yang lain,...

PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor pelayanan publik di kota Pekanbaru, Riau, Senin (16/3). Didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, M Yusuf Ateh dan Staf Khusus Bidang Komunikasi, Sosial dan Politik, M. Fariza Y I, mereka langsung disambut oleh Plt. Gubernur...

JAKARTA - Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien. Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pembubaran sejumlah Lembaga Non Struktural (LNS) sangat dimungkinkan dalam waktu dekat.  Sebelumnya, pemerintah telah membubarkan 10 LNS yang dinilai tumpang tindih peran dan fungsi, serta menimbulkan inefisiensi. Gagasan untuk kembali menghapus beberapa LNS, menurut Yuddy, karena masih...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengepresiasi pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Langkah ini perlu dilakukan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan budaya birokrasi...