Kebijakan perencanaan dan pengelolaan SDM Aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan sejumlah manfaat  antara lain mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, terpenuhinya Kebutuhan SDM yang Kompeten dan sebagainya. Dampak perencanaan dan pengelolaan SDM Aparatur yang baik investasi asing akan semakin meningkat seiring membaiknya birokrasi. Salah satu penilaian kinerja birokrasi...

  Kementerian PANRB masih memberikan kesempatan kepada instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap tenaga honorer kategori I sampai dengan bulan Desember 2013. “Jika data-datanya buktinya cukup, kami akan verifikasi,” ujar Menteri PANRB dalam rapat kerja gabungan Komite I dengan Panitia Khusus Guru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Kamis...

  JAKARTA – Satu lagi, setelah melakukan penciutan organisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membangun sinergi dalam pembuatan peraturan  perundangan.  Untuk menghindari  terjadinya tumpang tindih materi dan substansi antar unit kerja dalam penyusunan kebijakan, diterbitkanlah Peraturan Menteri PANRB Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian PANRB.   Kepala Biro Perencanaan...

JAKARTA - Sabtu siang sekitar pukul 13.00, asap putih terlihat mengepul di lantai 6 gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jenderal Sudirman kavling 69. Bunyi alarm  terdengar  oleh petugas security yang tengah piket pada hari Sabtu, dan langsung melaporkan peristiwa itu kepada pimpinan.   “Ketua monitor ? …....

JAKARTA – Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus melakukan inovasi, salah satunya dengan mengadakan kuisioner indeks persepsi secara internal melalui sistem online.  Kuisioner ini merupakan lanjutan dari tahun 2011. Untuk tahap kedua ini kuisioner   dengan sistem online di website Kementerian PANRB,  akan dimulai i diisi...

JAKARTA – Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Hendro Witjaksono mengatakan, pentingnya unit investigasi pada inspektorat Kementerian/Lembaga dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawasi dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada suatu instansi. Keberadaan unit investigasi tersebut akan dimasukkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP)....

JAKARTA – Pemerintah sekarang lebih tegas dalam menegakkan peraturan bagi para Pegawai Negeri Sipil. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, pemerintah tidak lagi “memelihara” pegawai yang tidak berkinerja alias bermalas-malasan.   Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Standarisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/11). Rapat tersebut terkait dengan pandangan pemerintah tentang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi.  Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, Perppu tersebut harus...

  “Lapor! Kesatuan Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, sejumlah enam puluh tujuh orang, siap memulai diskusi” “Laksanakan!”   JAKARTA - Kalimat itu merupakan petikan dialog pembuka, berupa laporan  ketua kelas Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia  Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIX, kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

  JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada seluru aparatur pemerintah agar menjaga netralitas dan membebaskan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Selain itu, aparatur pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.   Presiden selaku Penasehat Nasional KORPRI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Menteri PANRB Azwar Abubakar menambahkan, hal itu perlu disampaikan,...

Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal reformasi birokrasi, maka  jurnalis pun tak akan menulis berita mengenai apa dan bagaimana reformasi birokrasi, yang sebenarnya tengah berlangsung di Republik Indonesia ini. Kementerian PANRB berupaya mendekatkan mendekatkan kebijakan pemerintah yang sangat penting ini kepada jurnalis di 3 kota.   Lain halnya  dengan...

    JAKARTA – Kejaksaan Agung mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Senin (25/11). Dengan demikian, 4 pilar penegakan hukum di tanah air, yakni  Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah mendeklarasikan diri untuk membebaskan diri dari korupsi.   Pencanangan zona integritas ini menunjukkan kesungguhan...