JAKARTA – Tahun 2014 yang merupakan tahun politik, diperkirakan akan banyak diwarnai banyak persoalan yang akan mempengaruhi birokrasi. Namun demikian, diingatkan agar penyelenggaraan pelayanan untuk masyarakat jangan sampai dikesampingkan.   Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono dalam Focused Group Discussion (FGD) tahap II pembahasan lanjutan...

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditandatangani oleh Presiden RI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta siap menjadi role model dalam pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.Dikatakan, DKI sudah sangat adil dalam perekrutan pegawainya. "Semua berdasarkan hasil tes,  dicek kompetensinya lewat oleh tim asesor," ujarnya...

ACEH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, para peserta tes CPNS yang tahun 2013 tidak diterima untuk kembali mempersiapkan diri mengikuti tes serupa yang tahun 2014 ini. Direncanakan tes akan dilangsungkan bulan Juni atau Juli, sehingga masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk belajar...

  JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Korea Selatan, yang didampingi pejabat Kedubes Korsel. Kunjungan ini  sebagai tindak lanjut finalisasi proposal kerjasama antara Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan KOICA-Korea. Proyek yang diberi nama Consolidating Indonesian E-gov toward a...

LHOKSEUMAWE – Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), bupati dan walikota dalam mengangkat pejabat harus dengan promosi terbuka. Bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang, sementara Sekda sebagai pejabat Pembina pegawai.  Dengan demikian, pengangkatan pejabat tidak lagi berdasarkan suka atau...

JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, kunci inovasi dalam pelayanan publik hanya tiga yaitu niteni (memperhatikan), nirokke (meniru) dan nemokke (menemukan). Sedangkan ukuran yang paling mudah untuk melihat meningkatanya reformasi birokrasi adalah dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan berkurangnya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).   Hal itu dikatakan Wamen...

  ACEH – Menghitung kebutuhan pegawai  ibarat menghitung kebutuhan pembantu rumah tangga dan sopir dalam sebuah rumah tangga. Kalau suatu keluarga mempunyai dua mobil, maka dibutuhkan dua orang sopir. Sedangkan pembantu cukup dua orang. Celakanya, kalau di keluarga itu hanya memiliki seorang sopir, tetapi pembantunya ada empat orang. Untuk memecat dua pembantu,...

JAKARTA - Di tahun yang penuh dinamika ini BPKP sebagai instansi strategis diminta memegang teguh prinsip pionir profesional, yaitu kerja keras, tuntas, integritas, dan ikhlas. Karena itu, BPKP yang menjadi mata dan telinga Presiden dapat membersihkan diri sendiri agar dapat menjadi pembersih.    "Setiap instansi harus saling mengawasi agar BPKP dapat...

   JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengingatkan agar dalam menyusun RPP dan R Perpres pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih cermat, sehingga tidak terjadi kesalahan atau justeru kembali ke peraturan lama.   “Undang-undang ASN ini  merupakan terobosan yang luar biasa. Karena...

  BIERUEN -  Kabupaten Bieruen, Provinsi Aceh siap melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk seluruh jabatan structural maupun fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten pemekaran Aceh Utara ini. Bieruen juga berniat mengikuti jejak Kabupaten Banyuwangi dalam pelayanan akta kelahiran bagi bagi ibu melahirkan, yaitu lahir procot, pulang bawa akta. Tekad dan komitmen itu...

ACEH – Menteri PANRB Azwar Abubakar meminta pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh untuk berusaha menarik pemodal dengan memudahkan perijinan. Dengan masuknya modal, maka kabupaten/kota di provinsi ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.   Hal itu dikatakan Menteri saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Aceh Timur, Sabtu  (11/01). “Bantulah...

  JAKARTA – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan tenaga honorer yang versi baru, karena sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Demikian halnya dengan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus tes, maka status mereka...