Untitled DocumentKomitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi KKN diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi Antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membuka akses partisipasi masyarakat dibentuk Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).  Unit ini tidak sekadar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yang memiliki kelemahan, karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak...

    Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar   Sekilas terasa ganjil kalau membangun jalan besar tanpa membayar. Justeru yang sering terdengar adalah terjadinya kisruh antara pemilik tanah dengan pemerintah atau pengembang, mempersoalkan nilai ganti rugi  tanah. Karenanya wajar kalau  Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan ini dinobatkan sebagai salah satu dari...

Oleh : Dwi Wahyu Atmaji Pendahuluan      Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 memberikan indikasi kuat perubahan arah kebijakan dan pendekatan reformasi birokrasi nasional. Pada masa inisiasi reformasi birokrasi (2005-2009) dan tahap pertama program reformasi birokrasi nasional...

oleh: Dr. Ardan Adiperdana, Ak, MBA I.  PENDAHULUAN      Cita-cita bersama bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi adalah memakmurkan atau mensejahterakan rakyatnya. Segala daya upaya dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pemerintah dari waktu ke waktu terus melakukan reformasi di segala bidang, salah satu bidang yang diyakini akan berpengaruh kepada bidang yang...

Oleh : Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME      Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien...