JAKARTA - Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima kunjungan dari Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Kamis (9/6). Kunjungan ini bertujuan untuk saling berbagi informasi dan sharing strategi untuk meningkatkan kinerja khususnya di bidang humas,...

  JAKARTA - ‎Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengkaji dan mendalami kebijakan Percepatan Penataan ASN. Penataan ASN diawali dengan melakukan pemetaan potensi SDM. "Petakan dengan baik potensi SDM Humas kedalam sembilan kuadran berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Kemudian rumuskan treatment yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas SDM Humas....

  JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para pejabat kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa seluruh gerak dan langkah yang dilakukan harus memiliki kesamaan visi mulai dari pusat hingga ke daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,...

  ‎JAKARTA - Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2015. "Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan ANRI...

  JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan reform corner untuk mendiskusikan percepatan penataan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PANRB.   Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, ASN yang ada di Kementerian PANRB harus mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan. Menurutnya, Kementerian ini harus jadi yang terdepan...

  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi usai acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPP tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, Senin (06/06). JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski demikian, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengakui masih ada sedikit...

    JAKARTA – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan melalui pembahasan dan analisis tersebut dilakukan agar dalam implementasinya, RPP Manajemen PNS berjalan sesuai dengan...

  Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS. Ditemui oleh para jurnalis...

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6) siang. Menurut Harry Azhar, LHP ini sebelumnya telah disampaikan melalui...

  Menteri Yuddy memberikan arahan pada acara Seminar Bakohumas di Kementerian PANRB, Rabu (08/06). JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) sangat bermanfaat untuk mengembangkan kinerja, serta mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah. "Humas harus berada di lini terdepan dalam mengkomunikasikan...

  Presiden Jokowi menyampaikan arahan kepada 1768 pejabat eselon II dalam rapat kerja, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/6) pagi.  Guna menyatukan langkah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan 1.768 pejabat eselon II dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di  instansi-instansi pemerintah, dalam Rapat Kerja Pemerintah, di Gedung Dhanapala, Kementerian...

Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6). Sesuai hasil pemeriksaan BPK sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 26 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan...