Surat Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor    : B/1157/D.I.PANRB/03/2014 Hal         : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditujukkan Kepada : 1. Para Inspektur Jenderal 2. Para Inspektur Utama 3. Para Inspektur     Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota KLIK LINK DISINI UNTUK UNDUH DOKUMEN ...

ACEH – Setelah melakukan sosialisasi reformasi birokrasi di delapan kabupaten/kota di wilayah Aceh, Menteri PANRB Azwar Abubakar kembali mengunjungi sejumlah daerah di provinsi yang pernah dipimpinnya itu. Selama empat hari, Jumat (6/3) hingga Senin (10/3), Azwar melakukan kunjungan kerja ke 6 daerah, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat...

  JAKARTA – Peran humas sangat penting dalam gerakan percepatan reformasi birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat, bahkan pemangku kepentingan yang belum mengerti reformasi birokrasi.   Untuk itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengajak jajaran humas pemerintah, baik Kementerian/Lembaga maupun pemerintah...

  JAKARTA – Pemerintah berencana mengevaluasi pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)  di kawasan Jabodetabek. Selain ketentuan yang mengatur hari kerja sudah hampir berusia 20 tahun, kondisi kemacetan yang selalu melanda Ibukota Republik Indonesia ini juga perlu menjadi pertimbangan.   Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya sependapat perlunya...

  JAKARTA - Walaupun UU No. 5/2014 tentang Aparatur SIpil Negara  (ASN) mengamanatkan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 15 Juli 2014, namun pemerintah mentargetkan lembaga non struktural ini sudah terbentuk sebulan sebelumnya.   Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon...

  JAKARTA – Wajah-wajah ceria terpancar dari 24 pemudi dan 23 pemuda, yang dibalut dengan pakaian putih hitam. Seperangkat perlengkapan berupa koper atau tas berukuran jumbo dengan pernak-pernik bekal turut menyemarakkan prosesi pembukaan orientasi wawasan dan tugas (Orwastu) 47 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mendorong mendongkrak jumlah jabatan fungsional tertentu (JFT) baru, terus menggelinding. Setelah terbentuk 5 JFT baru di awal 2014, dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.   Analis kebijakan yang bertugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, berada dalam rumpun manajemen...

  JAKARTA – Setiap insan yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pemerintah dituntut memiliki persepsi yang sama terhadap reformasi birokrasi. Hal itu diperlukan untuk membangkitkan motivasi bahwa tidak ada pilihan lain kecuali melakukan reformasi birokrasi, karena semua itu menyangkut nasib bangsa ke depan.   Demikian dikatakan  Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur...

JAKARTA – CPNS Kementerian PANRB harus memiliki kekebalan agar mampu menangkal penyakit birokrasi yang jumlahnya mencapai 175 jenis. Selain itu, mereka juga harus memiliki kualitas dan integritas yang tinggi, karena bekerja di instansi penggerak reformasi birokrasi nasional.   Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, CPNS baru ini harus berpikir out of...

  JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk memberikan sanksi. Di awal tahun 2014 ini, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat maupun daerah.   Seperti halnya tahun lalu, sidang BAPEK  masih didominasi oleh kasus pelanggaran...

  JAKARTA – Sejumlah 105 pejabat humas dari 60 kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menandatangani komitmen bersama untuk bersinergi dalam gerakan percepatan reformasi birokrasi.   Penandatanganan komitmen itu dibubuhkan di atas kanvas, di sela-sela seminar Bakohumas di Jakarta, Selasa (11/03). Diawali oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara...

JAKARTA - Meskipun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), tapi bisa saja mereka tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk dapat diangkat menjadi PNS, harus harus mengikuti dan dinyatakan lulus pada tahap penilaian selama satu tahun pada diklat orientasi wawasan dan tugas. Demikian dikatakan Sekretaris...