JAKARTA – Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menilai, mutasi 20 pejabat di Pemprov DKI Jakarta pekan lalu, tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang, dan melalui proses yang benar, sehingga tidak perlu dipersoalkan.  Sebagai pejabat pembina kepegawaian di Provinsi DKI Jakarta, Gubernur memiliki kewenangan.  Namun akan lebih baik kalau Gubernur DKI...

JAKARTA – Pemerintah akan bekerjasama dengan Korea dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional. Negeri Ginseng ini dinilai telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dalam waktu relatif singkat, dengan mensinergikan pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar dalam acara Government Meeting...

BOGOR – Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas fasilitator Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi pemerintah provinsi se-Sumatera dan Jawa. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Ismail Mohamad mengatakan, kegiatan ini penting, sebagai upaya untuk mengoptimalkan...

JAKARTA – Menteri PAN – RB Azwar Abubakar menegaskan, dalam kebijakan perampingan birokrasi, pihaknya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada seperti yang dilakukan Korea. Namun kebijakan yang ditempuh adalah mendorong efisiensi  termasuk merampingkan jumlah unit eselon I. Kementerian PAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon...

BOGOR – Sebanyak 16 pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa melakukan penilaian terhadap diri sendiri terkait dengan proses reformasi birokrasi di masing-masing provinsi, dengan menerapkan  Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) onlie. Meski awalnya mereka merasa sulit, tapi  para peserta workshop peningkatan kapasitas fasilitator dan asesor ini...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan penilaian dan pemeringkatan penyelenggaraan pelayanan publik bagi kementerian/lembaga (K/L). Komponen yang akan dinilai antara lain kebijakan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pembinaan teknis unit pelayanan publik, PTSP,  penerapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat (IKM) sampai fasilitas pelayanan publik. Terkait dengan rencana...

  JAKARTA - Setelah 20 kementerian/lembaga (K/L) menyesaikan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mendapatkan tunjangan kinerja (TK) pada tahun 2012, tahun 2013 ini ditargetkan setidaknya 19 K/L dapat diselesaikan prosesnya. Selain itu, diharapkan 33 pemerintah provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kementerian/lembaga yang ditargetkan menyelesaikan...

Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan negara sangat besar membayar birokrasi, dalam biaya belanja pegawai, untuk itu birokrasi harus mampu  mendukung tumbuh, mendorong, mempermudah, memfasilitasi berkembangnya dunia usaha, demikian dikatakan pada acara sosialisasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, bagi...

JAKARTA -  Wajah kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi semakin menunjukkan sikap yang ramah terhadap tamu yang berkunjung ke kantor ini. Setidaknya hal itu ditunjukkan melalui penataan area parkir, ruang loby, serta beberapa ruangan yang terus dibenahi. Suasana itu sebenarnya mulai terasa sejak awal tahun 2012, yang memberikan...

Berdasarkan penilaian penulisan makalah, presentasi dan wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beberapa peserta dijadwal mengikuti tahap seleksi selanjutanya yaitu ASSESSMENT CENTER. Untuk selengkapnya klik disini      ...

JAKARTA – Kalau selama ini banyak pejabat atau maupun birokrasi yang menangap  sumpah jabatan hanya sekadar bagian dari ritual dalam proses mendapakan suatu jabatan, ke depan diharapkan tidak demikian. Kasus impeachment yang terjadi pada Bupati Garut Aceng Fikri harus dijadikan pelajaran berharga dan peringatan keras bagi segenap aparatur negara, baik...

Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian PAN dan RB Rini Panganti harus merogoh kocek Rp 20.000 ketika menjadi nara sumber pada pelatihan agen perubahan di Bogor, (7-8/02) pekan lalu. Pasalnya, secara spontan dia mengucapkan kata ‘maaf’ saat mengawali dan mengakhiri, bahkan di tengah pembicaraan. Itu mendingan, ada peserta pelatihan yang...