JAKART, banyaknya informasi yang berkembang itu harus dilihat apa ada dasar hukum yang mengaturnya. “Sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang pesangon,” ujarnya saat jumpa pers,  baru-baru ini di Jakarta. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, juncto Surat Edaran Kepada...

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto mengajak para mahasiswa  untuk menjalin hubungan sinergitas dalam  hal gerakan reformasi birokrasi, hal ini disampaikan dalam acara audience mahasiswa Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin yang datang ke kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/06).  Dalam sinergi diharapkan pada...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal itu sejalan dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang juga dipacu untuk menerapkan SOP, sebagai salah satu prasyarat reformasi birokrasi. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Hastori...

JAKARTA - Asosiasi  Pembantu Penghulu  (APP) kabupaten Ciamis berjumlah 70 orang mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (13/06). Kunjungan dimaksud  meminta perhatian kemungkinan para APP yng merupakan tenaga honorer bisa menjadi PNS.  Penghasilan yang mereka terima selama ini berasal dari tanah bengkok, tetapi setelah struktur dipisahkan...

BANDUNG. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial, Benny Setia Nugraha menjelaskan perihal sulitnya membuat masyarakat percaya kepada pemerintah, salah satunya dalam menangani masalah social, demikian dikatakan pada acara Pertemuan Anggota Bakohumas  Pusat yang digagas oleh Kementerian Sosial, di Bandung (11/06). Untuk itu menurut Benny, peran humas pemerintah harus lebih ditingkatkan baik...

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan usulan dari para Pegawai negeri Sipil tentang pensiun dini dengan pesangon kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan : ...

LUWU UTARA – Upaya pemerintah untuk menuntaskan program kartu penduduk elektronik (e-KTP) tampaknya tak semulus langkah penyusunan kebijakan di tingkat pusat. Pernik-pernik masalah di lapangan yang terjadi di daerah harus dihadapi dengan terobosan-terobosan tertentu.  Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Untuk menuntaskan perekaman data...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, menerima kedatangan Bupati Serang A. Taufik Nuriman, yang mempertanyakan nasib 568 tenaga kerja honorer Kategori 1 (K1) di wilayah kerjanya. Dengan penuh simpati, Azwar Abubakar menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk bertindak seadil-adilnya dalam menangani  tenaga honorer kategori...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendesak, 10 kementerian/lembaga agar cepat melaksanakan audit organisasi eselon 1 dan 2. Hal itu target  sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang mentargetkan September 2013 rampung. Kesepuluh K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan...

MEDAN. Kantor Cabang Utama (KCU) PT Taspen menggelar “Pelayanan Melebih Harapan” untuk para Pensiunan/Janda/Duda PNS atau Delighted Customer Service, dengan merubah paradirma “Taspen Ada Karena Peserta, dan Insan Taspen Sejahtera Karena Mereka”. Demikian disampaikan oleh Ahmad Kumaidi, Kepala KCU Taspen Medan ketika menerima kunjungan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian...

JAKARTA – Kalau reformasi birokrasi Korea yang mengandalkan penerapan teknologi informasi memakan waktu 20 tahun, Indonesia diharapkan tidak selama itu. “Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, kita bisa sepuluh tahun,” ujar Menteri PANRB Azwar Abubakar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/06). Lebih lanjut Azwar mengatakan, ada tiga hal...

JAKARTA – Kementerian PANRB mendorong Kementerian Dalam Negeri bersikap tegas dalam menyikapi kasus mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kolaka, Provinsi Kendari, yang sarat dengan  pelanggaran. Plt. Bupati juga tidak boleh melakukan mutasi pegawai dengan non job, menurunkan eselon. Mutasi hanya boleh dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Kalau...