JAKARTA -  Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2013 terus menerima berkas lembar jawab komputer (LJK) dari berbagai daerah. Hingga hari Selasa (05/11) pukul 19.00 tercatat sudah 494 instansi yang menyampaikan. Namun baru 130 instansi yang diverifikasi. Paralel dengan penerimaan dan verifikasi berkas LJK, proses scanning juga sudah mulai dilakukan.   Menteri...

JAKARTA – Hingga pukul 16.00 WIB, sebanyak 316 instansi pemerintah yang menyelenggarakan tes CPNS dengan lembar jawab soal (LJK)  serta berkas-berkas  di Pusdiklat Sekretariat Negara, Cipete Jakarta Selatan. Lokasi itu merupakan tempat pengolahan LJK dari seluruh tanah air, yang pelaksanaan tesnya berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 November 2013.  ...

JAKARTA – Sebanyak 87.328 orang mengajukan lamaran secara online ke Kementerian Kesehatan. Namun dari jumlah itu hanya 70.486 berkas yang masuk, dan hanya 36.354 yang lulus seleksi administrasi. Mereka memperebutkan kursi untuk 1.753 formasi tambahan CPNS, baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.   Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan dr. Pattiselanno Roberth Johan...

JAKARTA – CPNS di Provinsi Kalimantan Timur sempat diwarnai dengan kesalahan soal, yang mestinya untuk kelompok soal S1 – S3, tetapi yang terkirim soal untuk kelompok SMA.  Sesuai denan standar operating procedure (SOP) panitia setempat harus foto copy 720 soal agar bisa melaksanakan tes pada tanggal 3 November. Hal itu...

JAKARTA - Tes CPNS tahun ini, sebagian besar masih dilaksanakan dengan sistem LJK, yang dalam prakteknya membutuhkan energi dan perhatian yang sangat besar. Namun ke depan, pemerintah mendorong agar semua bisa menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang lebih efisien, akuntabel, dan obyektif.   Tahun ini, tercatat ada sekitar 70 instansi pemerintah yang...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, tes kompetensi dasar (TKD) CPNS tahun 2013 diikuti oleh 1.612.854 peserta. Jumlah itu terdiri dari  963.872 peserta dari pelamar umum, dan 648.982 peserta dari tenaga honorer kategori II.   Hal itu dikatakan Menteri terkait dengan penyelenggaraan tes CPNS dengan...

JAKARTA -  Pemerintah menetapkan nilai ambang batas (passing grade) kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 2013 untuk pelamar umum. Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 35/2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum tahun 2013.   Menteri PANRB Azwar...

JAKARTA – Siapa saja boleh berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tentang seleksi CPNS tahun 2013, baik yang sifatnya obyektif, miring, maupun yang mengapresiasi. Namun pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, dan tidak dipungut biaya.   Sekretaris Kementerian PANRb Tasdik Kinanto menegaskan hal...

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi keberhasilan 9 (sembilan) SKPD/UPT Kabupaten Pakpak Bharat yang memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2008 secara serentak. Keberhasilan itu perlu dijadikan contoh daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan,...

JAKARTA - Pelaksanaan test CPNS dengan system lembar jawab komputer (LJK) tahun 2013 baik dari pelamar umum maupun tenaga honorer kategori 2 telah berlangsung serentak pada hari Minggu tanggal 3 November. Khusus untuk Papua, Papua Barat dan NTT dilaksanakan tanggal  4 November.  Namun atas permintaan Bupati Bintuni, Provinsi Papua Barat, pelaksanaan...

JAKARTA – Suasana kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jl. Jenderal Sudirman kavling 69 Jakarta pada Minggu (3/11), dari luar tampak biasa-biasa saja. Pintu gerbang tertutup, dan hanya sekali-sekali dibuka ketika ada kendaraan yang akan masuk atau keluar.   Tetapi tidak demikian situasi di dalam gedung,...

SURABAYA – Road map reformasi birokrasi pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.   Fokusnya diarahkan agar lebih spesifik pada area pelayanan publik, dan area lain yang merupakan prioritas. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2013 sebagai pengganti Peraturan Menteri PANRB No. 9/2011 tentang Road...