Panitia Natal Nasional Kunjungi Korban Kebakaran dan Panti Jompo

LAN Diminta Tindaklanjuti Hasil Kerjasama Menpan-GTZ

Pemerintah mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Federal Jerman, khususnya dalam mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik seperti yang dilakukan oleh Kementerian...

UU AKPN Pastikan Pertanggungjawaban Penyelenggara Negara

Undang-Undang tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara (AKPN) diperlukan untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara atas segala keputusan yang...

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Pencitraan

  Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu II harus benar-benar memiliki ukuran dan target kinerja yang jelas dan akuntabel, tidak hanya sekadar tataran konsepsi dan pencitraan semata, namun harus terimplementasi secara substantif dan komprehensif. Untuk itu, dalam pelaksanaan program kerja setiap instansi pemerintah harus didasarkan pada indikator kinerja (output...

Pelayanan Publik Bukan Sekadar Menggugurkan Kewajiban Pemerintah

Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengatakan, penggunaan standar pelayanan dengan prioritas pada pelayanan untuk mendukung kemudahan investasi, merupakan...

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

SesmenPAN –RB Tasdik Kinanto, secara simbolis menyerahkan Hewan Kurban kepada Panitia. Panitia Kurban Kementerian Negara PAN-RB...

Penyusunan Sejumlah PP dan Perpres Masuk Program 100 Hari Menpan dan Reformasi Birokrasi

  Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Menpan dan Reformasi Birokrasi akan menyusun Perpres tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Negara, serta Perpres tentang Kedudukan dan Tupoksi serta Susunan  unit Eselon I.  Kegiatan tersebut merupakan  bagian dari 10 program 100 hari Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi,...

Reformasi Birokrasi Jangan Hanya Kejar Remunerasi

  Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi 2008 – 2009 berjalan tersendat karena terjadi disorientasi...

Inpres No.5/2004 Dongkrak Percepatan IPK

Penerbitan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terbukti mampu mendongkrak percepatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari rata-rata...

Menpan & RB Akan Selesaikan Dua PP Pelayanan Publik

  Menteri Negara Pendayaguanaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan menegaskan, Kementerian yang dipimpinnya akan menyelesaian...

APIP Diminta Berbenah Diri

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E. E. Mangindaan mengatakan, banyak kasus kebocoran keuangan negara yang terjadi...

Presiden SBY : KORPRI Jangan Kecewakan Rakyat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar aparatur negara tidak mengecewakan rakyat. Presiden mengajak seluruh jajaran aparatur negara bekerja penuh...

LOKA KARYA RUU TENTANG PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

  Realisasi reformasi birokrasi dapat dimulai dengan melakukan reformasi kecil di lingkungan instansi masing-masing, melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi...