JAKARTA – Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan, dan wajib hukumnya untuk dapat mencapai. Setiap akhir tahun akan ketahuan, sampai di mana capaian kinerjanya. Jangan lagi berpikir bahwa atasannya akan memaklumi dan memaafkan, kalau capaian kinerjanya selama setahun jeblok. Pasalnya, SKP yang ditandatangani setiap awal...

BUKITTINGGI – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung, mendorong media agar lebih kompetitif lagi dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Hal ini disampaikan dalam workshop bimbingan teknis penulisan, analisis konten media, dan manajemen media online (07/05).   Freddy Tulung yang juga sebagai ketua umum Bakohumas pusat tersebut mengatakan, fungsi media...

  JAKARTA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (08/05). Mereka mempertanyakan sistem kinerja dan kenaikan pangkat guru, berdasarkan Surat Edaran Kementerian PANRB nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.   Sesuai SE...

SAMARINDA – Resistensi dari orang yang tidak menginginkan perubahan (status quo) merupakan  tantangan tebesar reformasi birokrasi. Mereka akan menggalang kekuatan tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap perubahan. Padahal di pihak lain, masyarakat tidak sabar ingin segera menikmati buah reformasi birokrasi.   Pada dasarnya orang tidak ingin berubah,  apalagi bagi mereka yang sedang...

SAMARINDA - Sebuah tantangan besar untuk PTSP Kaltim yang berada di bawah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Prov. Kaltim untuk merealisasikan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).   Menurut Pergub tersebut perijinan dan non-perijinan dari SKPD harus segera didelegasikan kepada Badan Perijinan dan Penanaman...

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun merupakan pertanda semakin positifnya niat pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat secara terbuka, apa yang dilakukan pemerintah. Tetapi hal itu belum cukup, karena kinerja pemerintah harus mampu menggambarkan, manfaat apa yang diperoleh dalam...

JAKARTA – Lagi, 64 Pegawai Negeri SIpil (PNS) kena sanksi pemecatan. Mereka berasal dari 25 instansi pusat, dan 39 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut 20 PNS diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), ada yang diberhentikan atas permintaan sendiri.   Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan, lebih dari separuh PNS yang dipecat tersebut  akibat melanggar...

JAKARTA – Kementerian PANRB tengah memproses penataan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di 81 kabupaten/kota.  “Saat ini telah terbentuk perwakilan BNN di 33 provinsi, 75 kabupaten/kota,” ujar  Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto dalam rakor BNN, di Jakarta, Rabu (08/05).   Lebih lanjut dikatakan,  hal itu merupakan wujud dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

SAMARINDA – Banyaknya persoalan yang berkembang di daerah terkait  dengan honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2), menuntut kehadiran   Kementerian PANRB ke daerah-daerah. Pasalnya banyak rekayasa yang dilakukan oleh pejabat daerah.   Banyaknya kecurangan itu terungkap dalam diskusi  Training and Open Partnership Dialogue, Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa,...

Pada tanggal 7 Mei 2013, diselenggarakan rapat koordinasi kebijakan sumber daya manusia aparatur Kementerian PANRB di Sanur, Bali. Acara yang diselenggarakan di Hotel Inna Bali Beach Hotel tersebut menjadikan berbagai permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia aparatur sebagai fokus utama. Sebagaimana diketahui, sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama...

JAKARTA - Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menerima kunjungan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, beserta rombongan di ruang kerjanya, Jumat (10/05). Dalam kesempatan itu, Ketua LPSK menyampaikan permasalahaan mengenai struktur organisasi LPSK yang sampai saat ini kesekretariatannya masih dipimpin oleh pejabat eselon II. “Pengelohan anggaran maupun  pembinaan kepegawaian belum bisa mandiri, dan...

SAMARINDA – Kalangan jurnalis yang bertugas di daerah mengeluhkan bahwa banyak pejabat yang masih tertutup terhadap pers dalam memperoleh data dan informasi. Untuk mengatasi hal itu, perlu dibentuk forum komunikasi agar tidak saling curiga satu sama lain.   Menanggapi masalah ini, kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB M. Imanuddin  mengemukakan...