(+6221) 7398381 - 89   halomenpan@menpan.go.id

Menteri Keuangan Terbitkan Aturan Mengenai Hak Keuangan Dan Fasilitas Jabatan Wakil Menteri

Wakil Menteri Oleh: Humas ; Diposkan pada: 1 Oct 2015 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 21 September 2015 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/MK. 02/2015 tentang...

Besok, Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Presiden Joko Widodo upacara Oleh: Humas ; Diposkan pada: 30 Sep 201Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila,  di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis (1/10) besok pukul 08.00 WIB. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melalui  surat edaran tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada...

Paket Kebijakan Sektor Keuangan: Dari Insentif Pajak Sampai Turun Pajak Deposito Dollar

290815 m3nkeu seskab Menkeu Bambang Brodjonegoro berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum menyampaikan Paket Kebijakan II September 2015 di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9) sore. Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015  Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyampaikan 4 (empat) hal terkait Paket Kebijakan II September 2015 di sektor keuangan.  Pertama, mengenai  approval terhadap tax allowance...

Alokasikan Rp 20,7 Triliun, Presiden Jokowi Ingatkan Dana Desa Tidak Boleh Diparkir Di Bank

Jokowi di Desa Presiden Jokowi didampingi Menteri PDTT Marwan Jafar berbincang dengan warga desa, di Karawang, Jabar, Minggu (27/9) Oleh: Humas ; Diposkan pada: 28 Sep 2015 ; 1852 Views Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keinginannya agar perekonomian desa mulai bergerak. Menurut Presiden, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia. “Saya...

Presiden Jokowi: Langkah Terobosan Atasi Kendala Berinvestasi Akan Terus Berlanjut

290915 Presiden Pimpin Ratas1 Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9) Oleh: Humas ; Diposkan pada: 30 Sep 2015Meskipun telah meluncurkan paket deregulasi dan debirokratisasi melalui Paket Kebijakan Tahap I pada 9 September lalu,  dan Paket Kebijakan Tahap II pada 29 September kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematikan langkah-langkah terobosan...

Inilah Paket Kebijakan Yang Lebih ‘Nendang’: Izin Investasi Di Kawasan Industri Cukup 3 Jam

290915 Menko Perek Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan hasil rapat tentang investasi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9) sore. Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015 Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah hari Selasa (29/9) ini kembali mengumumkan Paket Kebijakan Tahap II, yang diharapkan lebihnendang, dan diharapkan gampang ditangkap oleh publik dan...

Soal Izin Pemeriksaan Anggota DPR, Seskab: Presiden Akan Buat Proses Yang Sederhana

Pramono Anung di KPK Oleh: Humas ; Diposkan pada: 28 Sep 2015 ; 311 Views Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi  Selasa (22/9) lalu, yang mengharuskan pemeriksaan anggota DPR, MPR, dan DPD harus dengan seizin Presiden, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Presiden sangat menghargai, dan tentunya akan mematuhi putusan tersebut. Pramono menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan komitmen kuat...

Sebelumnya Perlu 2-4 Tahun, Izin Investasi Di Sektor Kehutanan Kini Paling Lama 15 Hari

Menteri Siti 1 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Seskab Pramono Anung menyampaikan deregulasi sektor kehutanan, di Jakarta, Selasa (29/9) sore Diposkan pada: 30 Sep 2015 Mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Tahap II September 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan pemangkasan proses perizinan investasi yang luar biasa. Jika sebelumnya izin...

Terapkan ‘Whistle Blowing System’, Setkab Lindungi Pengadu Dalam Pengadaan Barang/Jasa

290915 WBS Setkab jpg Inspektur Sekretariat Kabinet, Wawan Gunawan M.Si, membuka sosialisasi Whistle Blowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa, di Jakarta, Selasa (29/9). Sekretariat Kabinet (Setkab) tercatat menjadi salah satu kementerian/lembaga yang telah menggunakan Whistle Blowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Sekretariat Kabinet, Wawan Gunawan M.Si,...

Menkominfo: Satukan Komunikasi Nusantara Dengan Palapa Ring

zMenkominfo HUT Postel Senin, 28 September 2015 11:55 am  Bandung, Kominfo - Sekarang zamannya sudah berubah, sudah lebih moderen. Jika dulu, Gajah Mada punya Sumpah Palapa, sekarang kita punya program yang namanya Palapa Ring. Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam sambutannya pada Upacara Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-70, di...

Kepala BKPM: Izin 3 Jam Untuk Investasi Minimal Rp 100 Miliar Atau Serap 1000 Tenaga Kerja

300915 Franky BKPM Kepala BKPM Franky Sibarani Oleh: Humas ; Diposkan pada: 30 Sep 2015 Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, izin investasi yang diselesaikan dalam masa 3 (tiga) jam sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution itu menghasilkan 3 produk,yaitu izin prinsip itu sendiri, akta perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memproses...

Meski Mendapat Tekanan Global, Investasi Sektor ESDM Tetap Menggembirakan

Said HUT Pertambangan 9SENIN, 28 SEPTEMBER 2015 14:14 WIB Menteri ESDM Sudirman Said beserta jajarannya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (28/09) JAKARTA – Meski mendapat tekanan ekonomi global, investasi disektor ESDM dituturkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said masih menunjukkan catatan yang menggembirakan. Hingga hari ini, realisasi investasi yang didapatkan...

Pemerintah Bentuk Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Ketahanan Pangan

Terumbu Karang Oleh: Humas ; Diposkan pada: 23 Sep 2015 ; 1460 Views Dengan pertimbangan perlunya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan dari prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juli 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2015 tentang...