Highlight Capaian Reformasi Birokrasi 2016

PRESS RELEASE PERNYATAAN AKHIR TAHUN MENPANRB Highlight Capaian Reformasi Birokrasi 2016 Jakarta-Di penghujung tahun 2016 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, melakukan refleksi akhir tahun dengan menyampaikan highlight capaian reformasi birokrasi. Banyak hal positif yang sudah dicapai selama tahun 2016, tetapi juga ada pekerjaan rumah yang...

Inpassing PNS Berdasarkan Angka Kredit

20161230 angka kreditJAKARTA – Berdasarkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi, dan angka kredit kumulatif PNS bersangkutan. Adapun tata cara penyesuaian/inpassing,...

Permudah Pelayanan Publik, Kemkumham Luncurkan Aplikasi Kekayaan Intelektual Online

20161229 MENTERI Hadiri Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan HAM  Menteri PANRB bersama Menteri Hukum dan HAM meresmikan aplikasi Kekayaan Intelektual berbasis Elektronik   Jakarta - Menteri PANRB Asman Abnur menghadiri Refleksi Akhir Tahun 2016 serta peresmian Kekayaan Intelektual berbasis Elektronik di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta (Kamis, 29/12). Acara ini dibuka oleh Menteri KUM dan HAM RI...

Menteri Asman Isyaratkan Pelayanan Publik Tetap Buka Sabtu/Minggu

20161227 Menteri kebumen1  Menteri Asman menyapa seorang siswa di sela peninjauan Kebumen Ekspo, Selasa, (27/12)   KEBUMEN -  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui,  saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan agar pelayanan publik Sabtu dan Minggu tetap buka, terutama terkait pelayanan dasar. Pernyataan tersebut diutarakannya saat membuka...

22.519 Pegawai Daerah Akan Jadi Pegawai Pusat, Presiden Jokowi: Jangan Ganggu Pelayanan ke Masyarakat

  Jakarta - Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari...

Mulai Januari 2017,  JFU PNS Jadi Jabatan Pelaksana

20161227 Ilustrasi Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)     JAKARTA - Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus...

Inovasi Pelayanan Publik jangan Business as Usual

20161227 Menteri kebumen  Menteri Asman Abnur saat membrrikan pengarahan kepada ASN di Kabupaten Kebumen, Selasa (27/12)   KEBUMEN -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan agar instansi pemerintah daerah terus mengembangkan inovasi pelayanan publik. Namun agar setiap inovasi  memberikan dampak perubahan yang lebih luas sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, inovasi...

Terus Dikaji, Pelayanan Sabtu/Minggu Tak Rugikan PNS

20161012 batam1 Pelayanan imigrasi, salah satu pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat   JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mengkaji kebijakan terkait pelayanan publik yang tetap berlangsung pada hari Sabtu/Minggu. Kebijakan yang lebih diarahkan untuk pelayanan dasar tersebut bisa diterapkan tanpa harus merugikan PNS. Kepala Biro Hukum,...

Perlu Sinergi, Kementerian ATR/BPN Dukung Pelayanan Sabtu/Minggu

20161227 MENTERI Polres dan RSUD Purworejo 4 Menteri PANRB Asman Abnur saat meninjau pelayanan RSUD Purworejo, Selasa (27/12).   JAKARTA - Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelayanan publik tetap berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu, Kementerian PANRB melakukan rapat  dengan beberapa instansi pusat maupun pemerintah daerah, di Jakarta, Selasa (27/12)....

Permudah Perizinan, Menteri Asman Apresiasi Kemendag

20161223 Kemendag Launching PPPO 3  Menteri PANRB Asman Abnur, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, meresmikan Pelayanan Perizinan Online dan Digital Signature, di Kementerian Perdagangan, Jumat (23/12).   JAKARTA - Seiring dengan reformasi pelayanan publik di sektor perdagangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri...

PNS harus Siap-siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun

20161229 pnskorpri JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi. “Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini...

Bekasi Diminta Integrasikan Dinas Menuju Sasaran Strategis

20161227 DEP RB Menerima Pemkot Bekasi 1   JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk meniru Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dan...

Menteri Asman Ajak Kemensos Perbaiki Tata Kelola

20161222 acara di Kemensos3 Menteri Asman Abnur memberikan pengarahan dalam workshop peringatan Hari Anti Korupsi di Kementerian Sosial, Kamis (22/12)    JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengingatkan agar jajaran Kementerian Sosial melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi secara konsisten yang merupakan kebijakan prioritas nasional. Terlebih, tugas Kementerian Sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan...