JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat kunjungan kerja Pansus DPRD dari Kabupaten Kulon Progo, Rabu (18/5). Kunjungan ini dilakukan untuk berkonsultasi  terkait dengan pengaduan masyarakat dan rencana penyusunan Raperda Pelayanan Publik di Kulon Progo. Salah satu peserta kunjungan mengatakan masyarakat Kulon Progo masih banyak yang...

Menteri PANRB Saat Blusukan di RSUD Ambarawa (29/04) Beberapa Waktu Lalu.   JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi (FK3) PANRB. Kali ini, acara dimaksud akan diselenggarakan di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016....

    Dengan pertimbangan dilaksanakannya reformasi birokrasi, dan dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pemerintah memandang  perlu diberikan Tunjangan Kinerja. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal  3 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai...

  JAKARTA – Ramadhan hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan diperkirakan mulai Senin, tanggal 6 Juni 2016. Meskipun puasa, tetapi aparatur sipil negara tidak boleh kendor dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat. Di pihak lain, juga diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa, khususnya bagi ASN, TNI dan Polri yang beragama Islam....

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi (tengah) memberikan keterangan kepada pers, usai teleconference di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (17/05).   JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta agar para petugas pemasyarakatan terus meningkatkan kemampuan serta informasi terkini. Pasalnya,  jumlah petugas Lapas yang ada di Indonesia...

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas. Saat ini, Rancangan RPP tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016...

Jeffrey Erlan Muller (kanan) dan Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Meidiana Kuswara   JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendapatkan kunjungan dari DPRD kota Semarang, Selasa (17/05). Kunjungannya kali ini terkait dengan pelayanan publik di Kota Semarang khususnya pengawasan pelaksanaan perizinan. “Hingga saat ini, kota...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memimpin rapat di ruang Majapahit Kementerian PANRB, Senin (16/05)   JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendorong percepatan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai jembatan bagi terwujudnya postur ideal ASN guna mendukung Nawacita yang menjadi program prioritas Kabibet Kerja dibawah kepemimpinan...

  Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  (Kemristek Dikti), pemerintah memandang bahwa tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 perlu disesuaikan. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo...

ilustrasi   JAKARTA – Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun...

  Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016....

Mempertimbangkan bahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta...