JAKARTA – Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono menegaskan, tidak adanya pengaduan jangan dipahami bahwa pelayanan publik baik-baik saja. Justru semakin banyaknya pengaduan, semakin bagus pelayanan publik dan partisipasi masyarakat “Pengaduan itu tanda cinta dari masyarakat yang peduli terhadap pelayanan publik,” ujarnya dalam acara temu nasional berbagi pengalaman baik Forum Multi-Stakeholder,...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar promosi terbuka untuk mengisi 6 jabatan eselon II yang lowong. Setelah dilakukan tes secara online pada 31 Oktober - 1 November 2013,  sejumlah 33 orang peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti tes pembuatan makalah pada Senin (18/11).   Dari peserta yang lolos tes online, 20 peserta diantaranya merupakan PNS dari berbagai instansi baik...

Berdasarkan hasil Tes Online nama-nama sebagaimana terlampir dinyatakan lulus dan diharuskan mengikuti Tes Penulisan Makalah pada hari Senin, 18 Nopember 2013, pukul 09.00 – 12.00, di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian PAN dan RB lantai 2, jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190. Daftar Nama Peserta Klik Disini Pengumuman Nomor...

  MEDAN – Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah semakin menunjukkan hasil yang nyata. Setelah dilakukan pencanangan 98 pmda pilot project pada pertengahan 2013 lalu, kini sudah ada 29 pemda yang menyusun road map reformasi birokrasi.   Deputi RB, Akuntabilias dan Pengawasan Kementerian PANB M. Yusuf Ateh mengatakan, selain pemda...

  JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, tahapan seleksi CPNS dengan sistem lembar jawab komputer (LJK) mulai dari penyusunan soal, pelaksanaan ujian, sampai scanning LJK telah berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kendala  seperti kapasitas orang, energi, dan dana yang sangat terbatas.   Tempat yang terbatas dan jalan yang sempit ke...

JAKARTA – Pemerintah melanjutkan pembahasan draft RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan diharapkan  selesai tahun 2014.  Kehadiran UU itu diharapkan dapat mewujudkan pengawasan internal pemerintah yang independen dan professional, sesuai dengan arah reformasi birokrasi.   Demikian antara lain dikatakan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto saat...

BANYUWANGI – Masyarakat Kabupaten BanyuwangJuni 2013  tidak perlu repot lagi dengan persoalan akta kelahiran anak-anaknya. Pasalnya, pemerintah setempat telah menjamin setiap bayi yang lahir di kabupaten tapal kuda itu langsung memiliki akta kelahiran, tanpa biaya alias gratis, yang langsung dicatatkan ke dalam kartu keluarga.   Inovasi pelayanan publik yang dijuluki...

  JAKARTA – Pengolahan lembar jawaban komputer (LJK) tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 22 kementerian/lembaga, baik dari pelamar umum maupun tenaga honorer kategori 2 didahulukan. Hal itu dilakukan karena  instansi dimaksud akan melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB).   Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sudah menerima...

    JAKARTA – Untuk kesekian kalinya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak dan mengimbau masyarakat untuk menghindari dan tidak percaya dengan calo CPNS. Kementerian PANRB prihatin dengan masih adanya laporan dari beberapa warga masyarakat yang menjadi korban percaloan.   Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengaku tak habis...

BANDUNG – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto mengatakan, tahun depan penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan lebih diketatkan lagi. “Pemerintah sudah menyusun kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan. Jabatan-jabatan yang kosong diisi sesuai dengan kebutuhan bidangnya,” ujarnya dalam Rakernas Forum Koordinasi Sekretaris...

JAKARTA – Banyaknya pejabat penyelenggara pemerintah daerah yang tersangkut kasus korupsi tak lepas dari belum efektifnya peran pengawasan pemerintah. Selain itu, inefisiensi anggaran dan inefektivitas program atau kegiatan juga menjadi permasalahan pengawasan keuangan dan kinerja pemerintah.   Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Hendro Wicaksono mengatakan, hal itu...

JAKARTA – Pengawasan terhadap pelayanan publik tidak harus selalu dilakukan oleh pemerintah. Peran serta masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan turut  mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di lapangan.   Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin mengatakan, wewenang pemerintah dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Dengan mendorong non government organization...