JAKARTA – Pondasi dalam suatu manajemen kinerja merupakan hal vital dalam pembangunan yang berbasis kinerja. Harus dipikirkan terlebih dulu untuk apa perubahan itu dan apa yang akan diubah. Tidak sekadar laporan kegiatan, tapi laporan kinerja yang mengakuntabilitaskan janji kinerja seperti yang disebutkan dalam dokumen perencanaan.   Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas...

  JAKARTA – Komitmen kuat (political will) dari pimpinan, mulai dari Menteri, Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan faktor penentu instansi itu memperoleh nilai A dalam laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun ini.   Auditor Madya Itjen KKP  Ono Juarno...

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah semakin membaik dalam lima tahun terakhir ini. Kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi semakin banyak yang mendapat nilai A dan B.   Penghargaan laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja kepada instansi pemerintah (AKIP) pusat dan pemerintah provinsi tahun 2013 disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Dalam gamawan Fauzi di istana Wakil Presiden...

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya  optimis RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir masa persidangan tahun ini, yakni 20 Desember 2013.   “Jangan kaget kalau dalam bulan Desember ini DPR akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” ujarnya...

JAKARTA – Mendapat predikat A dalam evaluasi akuntabiltas kinerja instansi pemerintah tentu sangat membanggakan. Terlebih bagi 6 kementerian/lembaga, baik yang berhasil mempertahankan maupun yang bisa meningkatkan dari sebelumnya mendapat nilai B.   Seperti diberitakan sebelumnya, laporan hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 6 kementerian/lembaga mendapat predikat  A. Tiga K/L...

JAKARTA -  Perampingan kelembagaan birokrasi pemerintah harus segera ditindaklanjuti. Kekembaran tugas dan fungsi antara beberapa lembaga birokrasi perlu segera dianalisis dan dihilangkan agar terbentuk kelembagaan pemerintah yang ideal dan efektif.   Ketua Komisi II DPR-RI Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, kelembagaan perlu segera dianalisis dan dipecahkan dengan prisnsip efisiensi, penghematan, koordinasi, integrasi baik...

JAKARTA – Menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, sejumlah pihak mulai mereka-reka postur kabinet  pasca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menawarkan hasil kajiannya, dengan merampingkan jumlah kementerian mendatang menjadi 22. Namun penguatan perlu dilakukan pada Kantor Kepresidenan.   Sementara itu, PDIP yang tengah menatap optimis  bakal memimpin pemerintahan mendatang, berwacana...

  JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, pencegahan korupsi bisa dimulai dari proses pengadaan CPNS. “Jika prosesnya sudah tidak baik maka hasinya tidak akan menjadi baik,” ujarnya ketika menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Jakarta, Rabu (04/12).   Dalam kesempatan itu, Azwar...

  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, kelembagaan pemerintah seharusnya tidak lagi dipandang seperti gajah gemuk yang tidak dapat bergerak. Kelembagaan pemerintah harusnya bisa menjadi mesin birokrasi yang menggerakkan secara efektif untuk menyelesaikan setiap problem kebangsaan yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien, bukannya yang...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimpun aplikasi pelayanan publik terbaik dari 16 instansi pemerintah pusat dan daerah, untuk dikirim ke United Nations of Public Service Award (UNPSA) tahun 2014. Pemerintah optimis pelayanan publik di Indonesia bisa meraih penghargaan dari PBB.   16 instansi penyelenggara layanan publik yang akan...

JAKARTA – RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini masih digodog pemerintah bersama DPR diharapkan bisa tuntas dan disahkan sebelum berakhirnya tahun 2013. Selain menjadi salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, RUU itu juga merupakan legacy pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian dikatakan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada,...

  JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menyusun naskah akademik RUU tentang Organisasi/Kelembagaan Pemerintah. Hal itu diperlukan sebagai payung hukum  dalam melakukan penataan ulang kelembagaan pemerintah, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan. Demikian dikatakan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam seminar nasional...