JAKARTA – Meskipun batas waktu penyelesaian penataan struktur organisasi kementerian yang diberikan Presiden Jokowi hingga akhir Januari 2015,  namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy mentargetkan bisa rampung pada 25 Desember 2014.  “Saya harap tugas ini bisa selesai tidak melebihi 25 Desember 2014,” ujarnya di Jakarta, Jumat (14/11).   Untuk itu, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi secara marathon menjemput bola, menyambangi...

    JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat untuk meningkatkan pencegahan  gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah. Hal itu diawali dengan penandatanganan pernyataan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi yang disaksikan Ketua KPK Abraham Samad di  Jakarta, Jumat (14/11).             Dalam kesempatan...

  PARIS - Inovasi Pelayanan Publik telah menjadi sarana pembaruan administrasi publik. Tidak ada lagi sekat antara dunia bisnis dengan sektor publik, satu sama lain dapat bersinergi dan bekerjasama untuk kemajuan pelaksanaan good governance. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk tidak menutup diri lagi....

JAKARTA - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan sarana yang penting untuk mewujudkan integritas para pejabat serta birokrat pada umumnya. Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sependapat, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) sampai ke pejabat eselon...

    JAKARTA – Peran media sosial semakin penting untuk penyebaran informasi  dan pembentukan opini masyarakat. Karena itu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diperintahkan untuk turut menyebarluaskan kebijakan pemerintah melalui media sosial yang dimilikinya.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pegawai negeri sipil yang merupakan...

  BATAM - Suatu terobosan dan keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan menuntut setiap aparatur negara untuk bekerja kreatif. Terbitnya UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memungkinkan aparatur untuk bekerja lebih keras.   Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dengan adanya...

BATAM – Guna mengurangi bahkan menghilangkan intervensi politik terhadap birokrasi, maka integritas dan profesionalitas SDM aparatur harus terus menerus ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan Asdep Koordinasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Bambang D. Sumarsono dalam acara Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang SDM Aparatur, Selasa dan Rabu (11-12/11)...

  JAKARTA – Dubes AS untuk Indonesia Robert Blake memuji kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan revolusi mental birokrasi, untuk mewujudkan birokrasi melayani. Dia berharap kebijakan itu ditindaklanjuti dengan baik, sehingga bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.   Hal itu dikatakan Blake dalam kunjungannya kepada Menteri...

  BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi mengatakan, revolusi mental merupakan proses revitalisasi dari cara berpikir, cara bekerja dan cara menyelesaikan segenap permasalahan bangsa. “Diperlukan kesadaran dan keikhlasan mutlak dari seluruh pimpinan dan segenap elemen bangsa dalam melaksanakan revolusi mental,” ujarnya di hadapan 44 perwira...

JAKARTA – Training Emotional Spiritual Quotient (ESQ) adalah salah satu bentuk nyata dari revolusi mental dan jalan perubahan untuk mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. “Revolusi mental yang digagas Jokowi bukan untuk kepentingan politik, namun jawaban untuk menghadapi persoalan kebangsaan yang sangat kompleks,” ujar Menteri...

JAKARTA - Sasaran utama revolusi mental adalah para pimpinan negara, mulai dari para menteri, kepala lembaga pemerintahan, pejabat pimpinan tinggi.  Sedangkan sasaran kedua adalah seluruh aparatur, baik aparatur sipil negara (ASN),  TNI serta POLRI, dan sasaran ketiga adalah masyarakat. Mereka harus berani memotong birokrasi yang rumit dalam memberikan pelayanan kepada...

  JAKARTA – Audit organisasi yang dilakukan oleh para menteri terhadap instansi yang dipimpinnya merupakan langkah untuk mengefektifkan program dan target-target di masing-masing instansi, bukannya  untuk menghambat. Karena itu, audit organisasi Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada target-target implementasi program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan...