Banda Aceh (ANTARA News) - DPR diminta segera merevisi Undang Undang (UU) tentang penerimaan zakat sebagai upaya mengoptimalkan penghimpunan zakat, khususnya di Provinsi Aceh. "Kami berharap DPR segera merevisi UU tentang penerimaan zakat yang saat ini masih terjadi tumpang tindih dengan UU perpajakan," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh,...

Kupang (ANTARA News) - Semua perusahaan Pers harus berkomitmen menerapkan standar kompetensi wartawan, dalam melakukan rekrutmen pekerja Pers untuk menghindari penyalahgunaan profesi dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy di Kupang, Selasa, mengatakan, perusahaan media hampir pasti akan bangkrut jika...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan meminta pada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. "Dalam reformasi birokrasi yang penting adalah perbaikan akuntabilitas kinerja, untuk membangun pemerintahan yang berorientasi pada hasil," katanya, di Jakarta, Senin, di sela-sela penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah...

Kupang (ANTARA News) - Wakil Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Timor, Jose Luis Gutteres, menyatakan bahwa bangsanya menyambut baik Hari Pers Nasional (HPN) Republik Indonesia acara puncaknya berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 Februari 2011. "Saya hadir di acara ini mewakili Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmao. Beliau...

Kupang (ANTARA News) - Dewan Pers di bawah kepemimpinan Prof Dr Bagir Manan, menerima  512 pengaduan masyarakat selama Januari hingga Desember 2010, kata Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo, di Kupang, Senin. Ia mengatakan hal ini dalam Workshop "Peningkatan profesional Wartawan Daerah" di Kupang, menjelang Pelaksanaan Hari...

Yogyakarta (ANTARA News) - Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik di Kota Yogyakarta akan dimulai pada awal Mei 2011, setelah proses pemutakhiran data di seluruh wilayah selesai. "Proses pemutakhiran data di seluruh wilayah diperkirakan selesai pada pertengahan Maret 2011, tetapi kami harus menunggu hasil lelang peralatan di tingkat pusat, sehingga diperkirakan...

Kupang (ANTARA News) - Menkominfo Tifatul Sembiring meminta pers berlaku seimbang dalam memberitakan hal positif dan negatif, karena banyak prestasi anak bangsa yang perlu disiarkan melalui media cetak dan elektronik negeri ini. Hasil pertanian segala bidang minim atau bahkan luput dari pemberitaan, sementara kerusuhan atau hal-hal yang negatif mendapat porsi pemberitaan...

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya menyetujui permintaan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mengajukan tambahan penyertaan modal Negara dalam mengembangkan bisnisnya agar mampu menjadi BUMN yang mandiri.  "Kami Komisi I DPR RI menyetujui permintaan itu, sebagai bentuk apresiasi kami atas...

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, melakukan silaturahmi dengan pimpinan lembaga negara, di Ruang Umar Wirahadikusumah, Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (7/2) pagi. Presiden SBY yang hadir mengenakan batik tepat pukul 10.00 WIB dan disambut ketua BPK Hadi Poernomo sesaat setelah tiba. Dijadwalkan senin siang, usai sillaturahmi,...

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo, mengimbau agar media massa jangan sampai tergelincir dalam politik kepentingan pemilik modal karena akan ditinggalkan masyarakat/publik. "Saat ini masyarakat tidak mudah untuk digerakkan. Masyarakat sudah mulai cerdas, untuk memilih visi dan misi media mana yang baik," kata Roy ketika dihubungi...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan, pihaknya mendesak Pemerintah segara turun tangan untuk mengembalikan aset milik Negara, yakni "Wisma ANTARA" di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang kini mayoritas kepemilikan sahamnya dikuasai swasta. "Pemerintah harus campur tangan segera menuntaskan kasus ini. Tidak bisa membiarkan...

Jakarta: Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibentuk bukan untuk menjadi aksesoris demokrasi, melainkan amanat konsstitusi untuk mewujudkan tujuan bernegara. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Peornomo mengatakan hal ini dalam keterangan pers usai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan lembaga negara, di Auditorium BPK, Jakarta, Senini (7/2) siang. Hadi...