JAKARTA - Meski di kantor-kantor pemerintah masih terlihat adanya aktivitas, namun hal itu tidak selalu berarti pelayanan terhadap masyarakat sudah memenuhi harapan mereka. Setidaknya ada dua hal yang menjadi ukuran apakah birokrasi sudah melayani atau belum, serta masih terjadinya pemborosan. Dari segi pelayanan, apakah pelayanan itu jelas, cepat dan murah...

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengemukakan kementerian yang dipimpin menyambut baik kerjasama dengan para politisi utamanya yang bergabung dalam organisasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Hal itu dikemukakan MenPAN-RB ketika memberikan paparan di depan peserta Seminar Nasional XXIV AIPI, di Gedung Merdeka, Jl...

Pekanbaru, Sebanyak 154 peserta sewilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau ditambah Kabupaten Mentawai, mengikuti workshop Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang diselenggarakan di kantor Regional XII BKN, Pekanbaru. Acara yang diselenggarakan dari  7 sampai dengan 12 Mei 2012 ini akan dipadati dengan praktek-praktek analisis jabatan, penyusunan peta...

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS. Terkait...

JAKARTA - Kementerian PAN dan RB kembali menggelar promosi jabatan terbuka untuk jabatan eselon II, yang diikuti oleh tujuh pejabat eselon III Kementerian PAN dan RB. Selain itu ada empat pelamar dari luar Kementerian PAN dan RB yang mengajukan pindah instansi. Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan,...

JAKARTA – Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar membuka Diklatpim I angkatan XXIV tahun 2012 di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Kamis 03 Mei 2012, yang diikuti 30 peserta. Jumlah itu  terdiri dari 24 pejabat  dari pusat, yakni 8 orang dari kementerian, 11 orang dari LPNK, 1 dari POLRI, 1...

JAKARTA – Kementerian Riset dan Teknologi bersama tujuh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) di bawah koordinasi kementerian ini mendeklarasikan pembangunan zona integritas  untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Penandatangan deklarasi dilakukan Menristek, para kepala LPNK (BPPT, Batan, Bapeten, BSN, Bakorsurtanal, Lapan, dan LIPI), di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (1...

BENGKULU - Tugas terpenting Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang memadai, sehingga masyarakat setempat dapat merasakan manfaat pelayanan itu. Selain itu, pelayanan yang baik juga diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehingga mampu menggerakkan perekonomian di daerah itu. Demikian antara lain dikatakan Asdep...

BANTEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, diklat sejuta PNS harus dilaksanakan dalam dua tahun ini. Jangan beralasan uangnya tak ada, karena bukan itu alasannya, tetapi karena kita kurang memberikan perhatian pada pendidikan PNS. Hal itu...

SRAGEN – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengembangan pelayanan terpadu satu pintu bidang perijinan tampaknya tidak membuatnya berhenti berinovasi. Bertepatan dengan peringatan hari jadinya ke-266, Kabupaten Sragen kembali meresmikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Penanggulangan Kemiskinan, sehingga semua bentuk pelayanan kepada masyarakat miskin akan dilayani lewat unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan...

JAKARTA - Setelah berhasil mencetak sekitar 3.200 tenaga analis jabatan,   Kementerian PAN dan RB bersama Badan Kepegawaian Negara kembali menggelar workshop diklat analis jabatan serempak di tiga kota, yakni Pekanbaru, Banjarmasin, dan Pontianak. Sebanyak 366 peserta mengikuti diklat yang berlangsung mulai tanggal 7 sampai 12 Mei 2012. Diklat di Pontianak...

MAKASSAR - Pemerintah daerah harus memperketat belanja pegawainya, dan bagi yang telah melebihi 60 pesen dari APBD diminta untuk menurunkan, namun gaji pegawai tetap naik.  “Kalau bisa, belanja pegawai secara keseluruhan bisa dikurangi hingga  sepuluh persen,” ujar Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar Azwar Abubakar di depan rapat kerja/ sosialisasi...