JAKARTA – Mulai Januari 2014 pemerintah akan menerapkan penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Karena itu, seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah melaksanakan reformasi birokrasi diharuskan melakukan uji coba pada tahun ini, sehingga pada tahun 2014 semua sasaran kerja pegawai (SKP) sudah berjalan...

Jakarta –  Peningkatan kinerja pelayanan publik merupakan salah satu sasaran dari reformasi birokrasi. Untuk mendorong kearah tersebut Kementerian PANRB pemberian penghargaan dan pemeringkatan kinerja Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik sampai terburuk. Wacana tersebut dibahas dalam dialog interaktif,  Radio Republik Indonesia (RRI) dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

JAKARTA - Akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Selain penilaian dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota, jumlah yang mendapat nilai CC ke atas (berkinerja baik) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada peningkatan yang sinificant pada tahun 2012 ini telah dilakukannya penilaian akuntabilitas terhadap 435 (89%) dari 491 pemerintah...

JAKARTA – Provinsi Jawa Timur kembali berjaya dengan menempati peringkat pertama  dalam kinerja pelayanan publik. Sedangkan posisi kedua ditempati Provinsi Jawa Tengah dari seluruh 33 provinsi yang dinilai. Kedua Pemerintah Provinsi tersebut  memperoleh nilai B, dan diberikan penghargaan berupa thropy. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

JAKARTA – Tanggal 28 Maret 2013 menjadi hari yang bersejarah, khususnya bagi 10 pemerintah provinsi peringkat teratas dalam kinerja pelayanan publik. Pertama kali dalam sejarah Republik, Pemerintah melakukan pemeringkatan kinerja pelayanan publik. Dua pemprov peringkat teratas mendapat penghargaan berupa piala, sedangkan 8 pemprov lainnya memperoleh piagam penghargaan. Penghargaan tersebut merupakan...

  Walikota Harus Tegas, MA Diminta Evaluasi Pengawasan Hakim     JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sangat menyesalkan  terjadinya kasus penyuapan di lembaga peradilan yang diduga melibatkan PNS dari Pemkot Bandung dan oknum hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Bandung, serta dua orang lain yang tertangkap Komisi Pemberantasan...

JAKARTA - Kabupaten   Sleman berhasil naik kelas dan meraih nilai B, mendampingi Kota Sukabumi yang berhasil memeprtahankan nilainya dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2012. Bupati Sleman dan Walikota Sukabumi menerima penghargaan berupa piala/thropy dari Menteri PANRB Azwar Abubakar di Jakarta, Rabu (28/03). Menteri mengatakan, akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota...

Jakarta -Era Teknologi Informasi adalah saat dimana individu tidak perlu bertemu individu lainnya secara tatap muka, Kemajuan seperti itu kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mempersempat peluang penyelewengan yang terjadi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian PANRB memperkenalkan “ASIK” adalah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

Bangka Belitung: Rapat Koordinasi dan evaluasi manajemen SDM Aparatur untuk wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu dilaksanakan di Babel, 21 Maret 2013. Rapat Koordinasi dan Ealuasi Manajemen SDM Aparatur, dibuka oleh Sekda Provinsi Bangkabeling Imam Mardi Nugraha. Peserta rapat terdiri dari para pejabat BKD, Ortala, dan inspektorat. Sebagai...

LAMPUNG - Seluruh pimpinan pemerintah se  Provinsi Lampung berkomitmen untuk membangun zona integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan tata kelola pemeirntahan yang baik dan bebas dari korupsi. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Gubernur Lampung Sjacroedin ZP, yang diikuti oleh 14 Bupati/Walikota se Provinsi Lampung, Rabu (27/03). Penandatanganan...

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  menyelenggarakan forum Reform Corner, untuk membahas Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan Sistem Informasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian PANRB, yang dilaksanakan Selasa (26/03), Dalam  bahasannya tentang system pengaduan, Inspektur Kementerin PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan pengaduan...

Jakarta – Pemerintah telah merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). RPP ini disiapkan untuk menggantikan PP nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, sejalan dengan perintah pasal 94 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.   Wakil Menteri PANRB...