JAKARTA – Perlindungan terhadap keamanan data pribadi menjadi semakin penting, seiring pentingnya keterbukaan informasi publik. Terlebih dalam  di era teknologi informasi, di mana setiap orang dapat mengakses berbagai data dan informasi dari berbagai sumber. Kasus terbongkarnya informasi pribadi milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, semakin membuka mata publik bahwa...

JAKARTA - Kementerian PANRB menyambut baik inisiatif DPRD Kalimantan Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Publik. Namun diharapkan agar Raperda Pelayanan Publik mencantumkan muatan lokal, yang merupakan kekhasan Kalimantan Selatan. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, peran serta lembaga legislatif dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat....

BANDUNG – Pengetahuan jurnalistik tidak hanya monopoli milik wartawan, tetapi juga harus dimiliki oleh insan Humas pemerintah serta jajaran birokrasi non humas. Dengan kemampuan penulisan jurnalistik, Humas dapat mengemas kebijakan instansi tempat bekerja menjadi isu-isu publik yang informatif dan menarik bagi media massa.   Menyadari hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur...

JAKARTA - Sebanyak 30 peserta promosi terbuka (open promotion) pejabat eselon 1 Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalani proses test wawancara, di Gedung B lantai 8 LAN, Jl. Veteran, Jakarta  (14-15/03). Pada tanggal 26/02, ketiga puluh peserta itu telah mengikuti ujian tertulis.   Promosi   jabatan  secara terbuka yang dilakukan di LAN dilakukan untuk mengisi jabatan,...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar memerintahkan Deputi Tatalaksana agar secepatnya menyelesaikan perumusan RUU Administrasi Pemerintahan. “Musim ini RUU harus selesai,” ujarNYA dalam  Forum Group Discussion (FGD) pembahasan draft final Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Jakarta, Rabu (13/03). Sementara itu Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menyarankan agar RUU...

JAKARTA – Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah memberhentikan 25 PNS yang menjadi calo CPNS selama kurun waktu 2010 – Februari 2013. Dari jumlah itu, tiga orang diantaranya dilakukan pada awal tahun 2013 ini, dalam sidang BAPEK pada tanggal 1 Maret 2013. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar...

JAKARTA – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendapatkan penghargaan Sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang menggunakan Arsip Terbanyak dalam berbagai media. Pada kesempatan yang sama, ANRI juga meraih sertifikat International Standar Organization (ISO) 9001-2008 untuk Pusat Jasa Kearsipan. Kedua penghargaan tersebut diserahkan pada acara...

JAKARTA –  Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan kerancuan pengaturan SDM aparatur, pemerintah melakukan penyelarasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan undang-undang lain yang mengatur masalah SDM aparatur. Salah satunya adalah UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Demikian antara lain dikatakan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo di Jakarta, Rabu (13/03)....

JAKARTA - Hasil kajian LPEM UI dan Ernst & Young menyimpulkan, bahwa reformasi birokrasi (RB) yang dilakukan kememnterian/lembaga (K/L) telah meningkatkan efisiensi dan kinerja. Kesimpulan lainnya adalah pelaksanaan RB dapat mengubah orientasi sektor pemerintah untuk lebih melayani, mengubah insentif manajerial untuk lebih efisien dan produktif, berorientasi kinerja, dan memperbaiki kinerja instansi....

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, semakin menampakkan hasil yang menggembirakan. Hingga awal Maret 2013, sudah ada 45 kementerian/lembaga (K/L) yang mengajukan permintaan survey internal, dan sebanyak 8 K/L sudah memasukkan nilai final penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)...

JAKARTA – Sejumlah indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang ditetapkan pemerintah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Namun hal itu belum cukup, karena masih pekerjaan rumah (PR) yang memerlukan kerja ekstra keras untuk menggapai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 - 2014. Salah satu indikator yang sudah...

JAKARTA – RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah. Pembahasan terutama untuk mencari titik temu pemahaman mengenai diskresi. Pengertian mengenai diskresi sebenarnya sudah tertuang  dalam draft RUU Administrasi Pemerintahan, yakni keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat...