JAKARTA – Belum semua guru memperoleh hak yang sama untuk mengikuti program diklat. Terutama guru di daerah terpencil yang sulit untuk ditugaskan, karena tidak ada yang menggantikan mengajar kalau mereka ditugaskan diklat. Menurut Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, program diklat belum selesai dengan jumlah guru yang...

ACEH -  Menteri PANRB Azwar Abubakar mengingatkan pentingnya koordinasi dalam menangani korban bencana alam, seperti gempa bumi yang melanda wilayah Aceh pekan lalu.  “Secara institusi kementerian yang saya pimpin tidak ada kaitannya secara langsung dalam penanganan bencana alam ini. Namun sebagai putra Aceh, saya terpanggil untuk terlibat  membantu menangani musibah...

BANDA ACEH – Menteri PANRB Azwar Abubakar mengajak seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah agar seleksi CPNS tahun 2013 ini dilaksanakan dengan bersih, obyektif, transparan, kompetitif dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya. Hal itu disampaikan Menteri melalui Surat Menteri PAN-RB No. B/2215/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 3 Juli...

SEMARANG (12/7)- Peranan strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) institusi pemerintah di bidang perijinan pertanahan di Indonesia, harus peka terhadap kondisi riil dilapangan terutama kepada masyarakat miskin yang memerlukan modal usaha untuk perbaikan/perubahan status sosial. Permasalahan struktural bisa menjadikan ketimpangan penguasaan atas pemilikan tanah, sehingga terjadi konsentrasi asset yang dapat mengakibatkan...

JAKARTA – Kementerian Kesehatan melakukan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014, sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Acara ini diselenggarakan di Balai Kartini, Selasa (09/07). Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Supriyantoro mengatakan, JKN...

PEKANBARU – Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) online tetap menggunakan one single tool.  “Dengan tool ini kita harus tetap jalan dalam pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi,”  ujar Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PANRB Daerah Kementerian PANRB Naptalina Sipayung, di sela-sela sesi tanya jawab dalam workshop PMPRB Pemerintah Daerah, di Pekanbaru,...

JAKARTA – Hingga akhir tahun 2012, masih ada 1.034.080 orang guru yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 atau D4. Pemerintah memberi waktu sampai dengan akhir tahun 2015 agar  memenuhi kualifikasi seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen   Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian...

    PEKANBARU – Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRB) bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan asesor Pemerintah Kabupaten/Kota. Tapi juga membagi pengalaman bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah selesai melakukan PMPRB Online di wilayah kerjanya. Diantaranya Kabupaten Siak dan Muara Enim.   Pejabat Kabupaten Siak dan Muara Enim yang ditugaskan menjadi asesor pada Satuan...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan acara silaturahim menjelang bulan Ramadhan, Senin (08/07). Sekertaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan agar di bulan Ramahan, kinerja para pegawai tidak menurun. “”Jangan sampai karena puasa kineja kita menurun.  Apalagi kita adalah Kementerian yg menjadi pelopor Reformasi  Birokrasi di seluruh...

JAKARTA – Test kompetensi dasar (TKD) tidak hanya diberlakukan terhadap calon mahasiswa (praja) STPN/IPDN. Tahun ini sebanyak 3.299 lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2012 juga akan menjalani TKD sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS.             Melalui surat No. 235/2013, Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan Juni Hastoto mengungkapkan bahwa...

PEKANBARU – Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) merupakan upaya pencapaian program reformasi birokrasi masing-masing instansi pemerintah. Pada dasarnya, model PMPRB yang terdiri atas komponen pengungkit (enabler) dan hasil (result), mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) masing-masing instansi, yang dikaitkan dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional....

PEKANBARU - Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan penyelenggaraan PTSP. Pertama, mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi. Selain itu diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan, karena hal ini...