Jakarta – (Reformasi Birokrasi, Bersih dan Melayani).  Kementerian PAN dan RB harus terus mendorong pembuatan standar dalam setiap jenis pelayanan publik. Untuk mengukur kinerja aparatur pemerintahan,” demikian dikatakan Agus Pambagyo seusai mengadakan pertemuan dengan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar kemarin (3/4),  di Jakarta. Menurut Agus, sektor perijinan paling rawan...

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merumuskan  RUU SPIP (Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) Senin, (01/04). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa Kementerian Lembaga yang terkait. Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan “sistem pengawasan internal pemerintah harus segera diperbaiki, melihat banyaknya pejabat birokrat yang terlibat kasus korupsi baik di...

MEDAN – Kabupaten Pakpak Bharat terus bekerja keras untuk mengejar penerapan manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di 9 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara bersamaan. Langkah ini merupakan lompatan besar dari sebuah kabupaten pemekaran di Sumatera Utara ini, karena selama ini penerapan ISO dilakukan secara parsial, oleh masing-masing SKPD....

Pontianak – (Reformasi Birokrasi- Bersih dan melayani). Deputi Tatalaksana Kementerian PAN dan RB Deddy S. Bratakusumah mengatakan diperlukan revitalisasi peran humas sebagai transmormasi nilaia didalam membangun komunikasi  sehingga terjalin komunikasi yang sirkular antara pemerintah dengan masyarakat, demikian dikatakan pada acara Pertemuan Bakohumas regional Indonesia Tengah,  yang dilaksanakan di Pontianak Kalimantan...

MEDAN – Kementerian PANRB melakukan pendampingan dalam penerapan standar manajemen mutu standar nasional Indonesia ISO 9001 : 2008 di 15 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan  Undang-Undang  No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kelima kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kota Cimahi, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Jombang, Kabupaten...

JAKARTA - Kementerian PANRB tengah menyusun master plan e-Gov pengembangan tatalaksana pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan system teknologi informasi yang telah berkembang di seluruh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.   Demikian dikatakan oleh Deputi Tatalaksana Kementerian PANRB Dedy S. Bratakusumah kepada wartawan di Media Center Kementerian PANRB Jakarta, kemarin....

Poso - (Reformasi Birokrasi – Bersih dan Melayani). Wakil Menteri PAN dan RB  Eko Prasojo  mengatakan bahwa suatu langkah besar  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Poso atas pembangunan gedung diklat Aparatur Sipil Negara, demikian dikatakannya pada saat peresmian Gedung Diklat ASN, 3 Maret 2013 di Poso Sulawesi Tengah. Wakil Menteri...

JAKARTA –  Provinsi Jawa Barat berhasil menyabet peringkat ke-3 peringkat kinerja pelayanan publik tahun 2012, setingkat di bawah Provinsi Jawa Tengah. Posisi itu mendorong Ahmad Heryawan yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode kedua kalinya untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.   Dua sektor akan menjadi prioritas, yakni kesehatan dan pendidikan, selain...

  JAKARTA – Salah satu hal paling mendasar dalam penilaian kinerja pegawai dalam PP No. 46/2011 adalah, adanya sasaran kerja pegawai (SKP) yang menjadi dasar pemberian remunerasi pegawai.   Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP 46 tahun 2011 terdiri dari dua unsur, yaitu sasaran kerja pegawai (SKP)...

Batam. Pada tanggal 2 April 2013, Rapat Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur diselenggarakan di Batam. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Bpk. Tasdik Kinanto ini dihadiri oleh +/-150 orang peserta yang terdiri dari unsur Inspektorat serta pejabat BKD wilayah Sumatera barat, Riau dan Kepulauan Riau. Materi yang dibahas...

JAKARTA – Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan Kementerian dan Lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah menyerahkan hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah). Demi tercapainya pemerintah daerah yang berintegritas dan disiplin, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Riau berinisiatif menyerahkan LAKIP...

  JAKARTA – Mulai Januari 2014 pemerintah akan menerapkan penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Karena itu, seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah melaksanakan reformasi birokrasi diharuskan melakukan uji coba pada tahun ini, sehingga pada tahun 2014 semua sasaran kerja pegawai (SKP) sudah berjalan...