MAKASSAR, FAJAR -- PNS bermartabat harus berani netral di setiap pemilukada. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengeluarkan imbauan kepada pejabat dan Pegawai Negeri Sipili (PNS) dalam lingkup pemerintah provinsi untuk menjaga netralitas di pemilukada. Secara khusus, kepada wartawan Azwar bahkan meminta mereka yang terbukti tidak...

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menuturkan penandatanganan pakta integritas ini berawal dari pertemuannya dengan Waka KPK Busyro Muqodas di Universitas Airlangga akhir tahun 2011.  Ketika itu, ujarnya, Pak Busyro menawarkan suatu konsep pencegahan korupsi dengan membangun zona integritas menuju WBK. “Kami berpandangan bahwa program ini pendekatannya lebih holistic serta terintegrasi,...

Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) itu ujung-ujungnya adalah birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Demikian MenPAN dan RB Azwar Abubakar pada acara sosialisasi persiapan penerapan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, di KemenPAN dan RB, Jakarta, Rabu (15/2). Bersih, menurut MenPAN dan RB, berarti bersih dari KKN dan tidak dipolitisasi, sementara...

  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,  Azwar Abubakar mengakui pelayanan yang berada di Kantor Samsat Makassar sudah maksimal. Ia meminta pihak samsat terus memaksimalkan pelayanan tersebut.   Hal itu diungkapkan Azwar Abubakar saat melakukan inpeksi mendadat (Sidak)  di Kantor Samsat Makassar Jalan Andi Mappanyukki,...

SURABAYA – Seluruh bupati dan walikota se-Jawa Timur berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  di lingkungan kerjanya. Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas, yang disaksikan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Wakil Ketua  KPK Busyro Muqodas dan Gubernur Jatim Soekarwo, di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (06/3)....

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar menyambut baik upaya Kemendikbud yang akan menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di kementerian yang dipimpinnya. Langkah itu merupakan salah satu bagian dari kebijakan percepatan reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Dikatakan lebih...

  MAKASSAR, FAJAR -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar menyampaikan soal rencana pemerintah untuk menghapuskan retribusi jasa pelayanan umum pemerintah. Salah satunya adalah retribusi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lainnya.   Hal ini disampaikan Azwar Abubakar yang saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak)...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN  dan RB) Azwar Abubakar mengharapkan para mahasiswa STIA LAN harus memahami masalah birokrasi yang begitu besar, tahu arah perubahan dan harus siap melakukan perubahan ketika kembali ke daerah masing-masing,” katanya ketika memberikan kuliah umum didepan mahasiswa STIA LAN Bandung, Jumat (2/3)....

Semua jenis perizinan yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar segera dilimpahkan kepada PTSP yang di masing-masing daerah. Pasalnya, hingga kini masih banyak pemda yang sudah memiliki PTSP, tapi urusan perijinan masih tersebar di berbagai instansi. Akibatnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah terbentuk di hampir seluruh Pemerintah Provinsi,...

BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan Badan Diklat Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang ada di seluruh Indonesia, bersama-sama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat ini. Hal itu dilakukan guna mengkoordinasikan rencana pemerintah dalam merealisasikan pendidikan dan latihan bagi...

Jakarta, Rabu (22/02) Lokakarya yang bertema penguatan peran APIP dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan kinerja instansi pemerintah. Lokakarya APIP  ini dibuka langsung oleh Wapres di Kementrian Keuangan.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Azwar Abubakar memberi pemaparan pada Lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementrian...

Pemerintah dan DPR sepakat, perlunya dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pemerintah yang jumlah tenaga honorernya lebih dari 200 orang. Hal sama juga akan dilakukan terhadap instansi pemerintah yang mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada Presiden, Wakil  Presiden, Menteri PAN dan RB, serta kepada BKN. Demikian...