berakhlak bangga melayani bangsa

Peminat Tenaga Humas Pemerintah Membludak

GPR1 JAKARTA – Pelaksanaan recruitment Tenaga Humas Pemerintah (THP) atau Government Public Relation (GPR) telah memasuki fase verifikasi untuk kemudian akan diumumkan hasil tes administrasinya pada 27 Oktober mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengungkapkan pentingnya peran GPR mengingat tugas utamanya untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi revolusi mental...

Menteri Yuddy Pastikan Kaum Difabel Bisa Jadi PNS

20151025 Menpan dan Nadira Menteri Yuddy saat berbincang dengan Nadira, didampingi Dewi Yull dan crew film Sebuah Lagu Untuk Tuhan, Jakarta (23/10) JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi terhadap pembuatan film 'Sebuah Lagu Untuk Tuhan' yang menggambarkan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, akan...

Wapres Minta Satgas Netralitas Bekerja Keras

pengarahan wapres netralitas satgas ASN  Wakil Presiden Jusuf  Kalla saat memberikan pengarahan dalam pengukuhan Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada   JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral menghadapi Pilkada dan Pemilu di tingkat nasional. Hal ini bertujuan agar Indonesia bisa mempersiapkan dan menjalankan demokrasi yang lebih baik...

Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan Meningkat (Setahun Pemerintahan Jokowi-JK)

6. Penegakan Aturan Kelautan RI Jakarta, 20 Oktober 2015 – Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya,...

‎Efisienkan Birokrasi, dengan Kelembagaan yang Responsif

yuddy kuliah umum unas 231015 Menteri Yuddy saat memberikan kuliah umum di  Universitas Nasional, Jakarta, Jumat (23/10) JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai faktor penyebab birokrasi di Indonesia tidak efisien dan efektif karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran, dan tidak cepat tanggap (responsif) terhadap permasalahan yang ada dalam...

Disaksikan Wapres, Satgas Netralitas ASN Dikukuhkan

DSC 0136   Wapres Jusuf Kalla menyalami para pejabat usai pengukuhan SATGAS Pengawasan Netralitas ASN di Kantor Wapres, Jumat (23/10).   ‎JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri resmi mengukuhkan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan...

Sukses Menggarap 8 Proyek Mangkrak PUPR (Setahun Pemerintahan Jokowi-JK)

5. Mengurai proyek mangkrak1 Jakarta (20 Oktober 2015)- Satu tahun memimpin RI, pasangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan wakil presiden Jusuf “JK” Kalla, berhasil menyelesaikan sejumlah proyek mangkrak. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, setidaknya ada delapan sejumlah  proyek yang sempat masuk kategori “mangkrak”. Delapan proyek dimaksud antara lain Jalan Tol...

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, Susun Pedoman Benturan Kepentingan

20151022 Sosialisasi Penegakan Disiplin SBY Asisten Deputi Koordinator Kebijakan, Penyusunan Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Bambang D. Sumarsono memberikan materi tentang penegakan disiplin di Sidoarjo, Kamis (22/10). SIDOARJO - Sudah menjadi tugas aparatur sipil negara (ASN) untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Namun, hal ini rupanya masih diabaikan oleh beberapa ASN. Masyarakat...

Ketika Disiplin Integritas Menjadi Barang Mahal

PhotoGrid 1445529098309 640x438 SIDOARJO – Disiplin dan integritas saat ini merupakan barang yang mahal dan susah dicari. Bagaimana tidak, untuk menjadi Doctor bisa diraih dengan bersekolah membayar ratusan juta rupiah. Tapi untuk menjadikan aparatur sipil negara (ASN) yang berdisiplin dan berintegritas itu tidak dapat dibentuk dengan uang. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan seseorang...

Tegakkan Hukum, Pemerintah Cabut IUPHHK-HA Perusahaan Perkebunan (Setahun Pemerintahan Jokowi-JK)

4. Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Jakarta, 20 Oktober 2015, Pembekuan izin tiga perusahaan perkebunan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan menjadi salah satu bukti penegakkan hukum khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, diterapkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Langkah ini juga jadi capaian setahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan...

‎Yuddy Blusukan ke BKN, dari Arsip hingga Penanganan Honorer K2

DSCN7920 Yuddy Chrisnandi melihat tata cara pengolahan data pengisian data E-PUPNS di BKN, Jumat (23/10).   JAKARTA - Usai menghadiri acara pengukuhan Satgas Netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi langsung menuju kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yuddy  yang didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi...

Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional (Setahun Pemerintahan Jokowi-JK)

7. Pelayanan terpadu satu pintu Jakarta, 20 Oktober 2015, Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif. Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20...

Percepat Penyaluran Dana Desa (Setahun Pemerintahan Jokowi - JK)

3. Realisasi Dana Desa Jakarta, 20 Oktober 2015 – Dana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Guna memuluskan program pro rakyat ini, dilakukan penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah...