JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, menerima kedatangan Bupati Serang A. Taufik Nuriman, yang mempertanyakan nasib 568 tenaga kerja honorer Kategori 1 (K1) di wilayah kerjanya. Dengan penuh simpati, Azwar Abubakar menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk bertindak seadil-adilnya dalam menangani  tenaga honorer kategori...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendesak, 10 kementerian/lembaga agar cepat melaksanakan audit organisasi eselon 1 dan 2. Hal itu target  sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang mentargetkan September 2013 rampung. Kesepuluh K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan...

Kementerian PAN dan RB memperpanjang waktu pendaftaran seleksi jabatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sampai tanggal 13 Juni 2013 guna memberi kesempatan seluas-luasnya kepada PNS pusat dan daerah untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi Jabatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan sesuai jadwal terlampir. Untuk formulir pendaftaran dan persyaratan...

JAKARTA – Kalau reformasi birokrasi Korea yang mengandalkan penerapan teknologi informasi memakan waktu 20 tahun, Indonesia diharapkan tidak selama itu. “Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, kita bisa sepuluh tahun,” ujar Menteri PANRB Azwar Abubakar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/06). Lebih lanjut Azwar mengatakan, ada tiga hal...

JAKARTA – Kementerian PANRB mendorong Kementerian Dalam Negeri bersikap tegas dalam menyikapi kasus mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kolaka, Provinsi Kendari, yang sarat dengan  pelanggaran. Plt. Bupati juga tidak boleh melakukan mutasi pegawai dengan non job, menurunkan eselon. Mutasi hanya boleh dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Kalau...

Plt. Deputi Bidang Kelembagaan Rini Widyantini menyarankan perlunya penyederhanaan organisasi pada Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPEL-BPLS), agar lebih efisien pada anggaran tanpa mengurangi fungsi dari kelompok kerjanya, demikian disampaikan pada rapat pembahasan usul penataan organisasi Organisasi Badan Pelaksana  Badan Penanggulangan  Lumpur Sidoardjo (BAPEL –BPLS), Selasa (04/05) di Jakarta....

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal itu sejalan dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang juga dipacu untuk menerapkan SOP, sebagai salah satu prasyarat reformasi birokrasi. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Hastori...

JAKARTA – Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Deddy Bratakusumah mengingatkan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan bagi instansi pemerintah. SOP yang baik memuat sanksi tugas dan jaminan keselamatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bekerja. Sebelumnya, peraturan mengenai SOP Administrasi Pemerintahan sudah tertuang...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mengkaji usulan Kementerian Pertanian atas penyesuaian jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian dan angka kreditnya, demikian hasil rapat antara Kementerian PANRB bersama BKN, selasa, 4 Juni 2013 di Kementerian PANRB Jakarta. Sesuai Permen PANRB nomor 6 tahun 2012 tentang Jabfung Analis...

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan usulan dari para Pegawai negeri Sipil tentang pensiun dini dengan pesangon kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan : ...

   JAKARTA - Kementerian PANRB tidak merekomendasikan pembentukan Badan Layanan Pengadaan (BLP) yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kalaupun akan tetap dibentuk, unit organisasi layanan pengadaan  merupakan bagian dari organisasi Sekretariat Daerah. Sebab unit layanan pengadaan (ULP) ini sifatnya administratif, bukan pendukung seperti Dinas mislanya. “ULP harus di...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendesak Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan Kabupaten/Kota. Penilaian diharapkan diselesaikan Juni -  Juli 2013, dan selanjutnya diserahkan ke Kementerian PANRB pada bulan Agustus 2013 untuk verifikasi dan validasi.   Berdasarkan SE Menteri PANRB nomor 907 tahun...