JAKARTA – Ratusan tenaga honorer kategori 1 (K1) dari Kabupaten Nganjuk lega, setelah lima menit mendapat penjelasan dari Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto. “Kami akan segera mengubungi Bupati Nganjuk untuk segera menyelesaikan pemberkasan saudara-saudara,” ujarnya, Jumat (28/02) pagi.   Di hadapan pengunjuk rasa (‘silaturahmi massal’)  honorer K1 di depan...

JAKARTA – Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada tiga hal utama, yakni rekrutmen pegawai yang fair dan bebas KKN, promosi terbuka, dan e-government. Tahun 2014 ini, pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN juga berasal...

JAKARTA – Sejumlah aplikasi teknologi informasi yang diterapkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) tampaknya mendapat perhatian sejumlah pemerintah daerah. Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah yang mengirimkan pegawainya untuk mempelajari berbagai aplikasi TI dengan harapan bisa diterapkan di daerahnya. “Kami mempelajari beberapa sistem aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan kami....

JAKARTA – Kompetisi inovasi pelayanan publik memasuki tahap kedua. Sebanyak 99 inovasi  dinilai untuk  memperebutkan posisi Top 33 Inovator. Mereka mempresentasikan inovasinya di hadapan tim panel independen, Kamis (27/2). Hari pertama sebanyak tujuh innovator, secara bergantian berhadapan tim panel independen yang terdiri adri J.B. Kristiadi, Dosen FISIP UI, Roy V....

  DENPASAR – Lahirnya Undang-Undang no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di tanah air. “Dengan berlakunya undang-undang ini, tidak ada lagi dikotomi PNS pusat dan PNS daerah,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo dalam acara...

DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah muara dari seluruh proses perubahan, maka dari itu harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.   Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, otonomi daerah...

  JAKARTA – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto menegaskan, persoalan honorer sangat kompleks dan menjadi masalah nasional. Titik berat permasalahan sebenarnya pada proses pengadministrasiannya, yang sarat dengan data palsu.   Menurut Tasdik, kalau proses administrasi sudah benar, pasti clear masalahnya. “Jangan ada dusta di antara kita. Kalau...

  JAKARTA – KPI telah melakukan peneguran kepada beberapa stasiun televisi yang menayangkan siaran kampanye terselubung. “Penayangan iklan politik di televisi harus segera dihentikan sampai masa kampanye terbuka pada 15 Maret 2014,” ujar Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam rapat koordinasi yang tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam penyiaran, terutama...

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Adpem) terdiri dari 15 bab meliputi 87 pasal, bermuatan 6 isu utama. Isu-isu itu meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik, kewenangan pemerintahan, diskresi, larangan, larangan penyalahgunaan wewenang, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan, upaya, upaya administrative, ganti rugi, pembinaan dan pengembangan administrasi...

JAKARTA – Untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi, pemerintah mendorong penambahan jabatan fungsional tertentu (JFT) baru, seiring dengan berlakunya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  Selain JFT yang masih sedikit, kebutuhan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi oleh jabatan fungsional...

JAKARTA -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar memahami permasalahan yang disampaikan oleh  tenaga honorer kategori 2 saat menerima perwakilan tenaga honorer  kategori 2 di Jakarta, Rabu (26/02). Secara umum, para honorer itu mempertanyakan, kenapa yang masa kerja sudah lama dan usianya sudah tua tidak lulus. Sedangkan...

  JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) ditargetkan dapat dirampungkan, dan disahkan pada akhir masa sidang IV tahun sidang 2013 – 2014, atau awal bulan Juli 2014. Untuk itu, pembahasan RUU ini akan dilakukan secara marathon. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Komisi II DPR, pembahasan RUU...