Tanggal 23 Juni 2009 yang diperingati sebagai Hari Pelayanan Publik Internasional menjadi sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada hari itu DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pelayanan Publik menjadi undang-undang.   Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muahaimin Iskandar, sepuluh fraksi di DPR RI...

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, dengan pemanfaatan teknologi informasi, insya Allah akselerasi reformasi birokrasi bisa dipercepat. Selain itu korupsi dapat dicegah, dan bisa dilakukan penghematan anggaran. Hal itu dikatakannya  dalam acara penandatanganan naskah kerjasama antara Kementerian Negara PAN dengan PT Microsoft Indonesia dan PT Bank BRI dalam...

Jakarta, “Kami mengucapkan terima kasih kepada negara-negara sahabat, khususnya selama pelaksanaan reformasi birokrasi, yang telah mendorong peningkatan pelayanan publik, Oleh karena itu kami mengundang negara-negara...

Undang-Undang Pelayanan Publik yang disahkan oleh DPR pada 23 Juni 2009 memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi piranti yang sangat jelas dan tegas mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, di mana birokrasi dan masyarakat memiliki keseimbangan hak maupun kewajiban.     Demikian ditegaskan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono...

Jakarta, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi akan menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) Kerja sama antara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bank Rakyat Indonesia dan Microsoft Indonesia pada tanggal 8 Juni 2009 di Jakarta. MOU tersebut merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang saat ini sedang berlangsung. Dalam Mou tersebut,...

“Pembahasan Batang Tubuh Rancangan Undang-undang Tentang Pelayanan Publik telah memasuki tahap akhir dan, dalam waktu dekat akan segera disahkan menjadi Undang-undang” demikian antara lain disampaikan oleh Ir. Sayuti Asathri, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI di Senayan, setelah memimpin rapat Tim Sinkronisasi RUU tentang Pelayanan Publik ,Selasa, 19 Mei...

Setelah melalui pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), kemudian Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi, Rabu (17 Juni) akhirnya sepuluh fraksi di Komisi II DPR RI setuju, RUU Pelayanan Publik secepatnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR, yang dijadwalkan hari Selasa, 23 Juni mendatang. Kesepuluh fraksi dimaksud adalah Fraksi PDS, Fraksi Partai...

BANDA ACEH, Aceh menjadi provinsi keempat yang menerapkan kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE), setelah sebelumnya hal yang sama diterapkan di DKI Jakarta, Kalimatan Timur, dan Sumatera Utara. Peluncuran KPE tersebut dilakukan oleh Menpan Taufiq Effendi di Banda Aceh, NAD, Selasa (2/6).Peluncuran ditandai dengan penyerahan KPE secara simbolis oleh...

Menpan Taufiq Effendi selaku Ketua Dewan Penasehat Harian Korpri menekankan, anggota Korpri agar lebih memahami perannya sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar memahami Tupoksi dan wewenangnya seperti yang terjadi selama ini. Hal itu dikatakannya ketika memberikan pengarahan pada Round Table Discussion Dewan Pengurus Nasional Korpri di Kementerian Negara PAN, Selasa (19/5)....

Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 2,0 pada 2004 menjadi 2,6 pada tahun 2008, mengindikasikan bahwa Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah mampu menggerakkan dan memotivasi seluruh unit pelayanan publik di tanah air untuk meningkatkan kualitasnya. Namun, untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi, diperlukan partisipasi nyata dari...

Lahirnya Undang Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara diharapkan bisa menghapus stigma negatif organisasi pemerintah yang tambun, tidak profesional, inefisien, lamban, reaktif-tidak responsif, sarat KKN,...

    Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama...