Lima Peraturan Pemerintah dan sebuah Peraturan Presiden secepatnya akan diterbitkan menyusul ditandatanganinya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 18 Juli 2009.  Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yang mengamanatkan agar selambat-lambatnya enam bulan sejak ditandatanganinya undang-undang tersebut, harus...

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara   Taufiq Effendi, dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5/2004 tentang Percepatan...

Tanggal 23 Juni 2009 yang diperingati sebagai Hari Pelayanan Publik Internasional menjadi sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada hari itu DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pelayanan Publik menjadi undang-undang.   Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muahaimin Iskandar, sepuluh fraksi di DPR RI...

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur negara,  tahun 2009 ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kembali menyelenggarakan Penilaian Pelayanan Publik bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai apresiasi atas prestasi, inovasi serta terobosan yang dilakukan Pemkab/Pemkot, akan diberi piala dan piagam Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN), yang rencananya akan diserahkan...

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri SIpil Tahun 2009 bertempat di Manggala Wana Bhakti Jakarta,  Selasa, 14 Juli  2009.             “Keberhasilan pengadaan CPNS merupakan entry point bagi terciptanya PNS yang professional. Prosesnyapun harus dilakukan dengan benar, sehingga dapat diperoleh...

Undang-Undang Pelayanan Publik yang disahkan oleh DPR pada 23 Juni 2009 memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi piranti yang sangat jelas dan tegas mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, di mana birokrasi dan masyarakat memiliki keseimbangan hak maupun kewajiban.     Demikian ditegaskan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono...

  Terealisasinya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kebanggaan bangsa, karena Indonesia menjadi pionir pemanfaatan teknologi informasi dengan...

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi mengharapkan, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)  sudah diterapkan setidaknya di sepuluh provinsi pada tahun 2009 ini. Hal itu dikatakan Menpan, di sela-sela acara penandatanganan kesepakatan  bersama penerapan KPE di Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN),...

Setelah melalui pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), kemudian Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi, Rabu (17 Juni) akhirnya sepuluh fraksi di Komisi II DPR RI setuju, RUU Pelayanan Publik secepatnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR, yang dijadwalkan hari Selasa, 23 Juni mendatang. Kesepuluh fraksi dimaksud adalah Fraksi PDS, Fraksi Partai...

         Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi mengatakan perlunya diciptakan tolok ukur yang menggambarkan optimalnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya, jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia telah mencapai 8,0 dan seluruh aparat penegak hukum telah berjalan sesuai harapan masyarakat, di mana lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi...

Di luar dugaan, jumlah pengunjung Pameran internasional pelayanan publik (International public service expo) pertama yang berlangsung di Kartika Expo, Jakarta dari tanggal 23 – 25 Juni  melampaui target yang ditetapkan. Bahkan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Semula, event yang...

Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 2,0 pada 2004 menjadi 2,6 pada tahun 2008, mengindikasikan bahwa Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah mampu menggerakkan dan memotivasi seluruh unit pelayanan publik di tanah air untuk meningkatkan kualitasnya. Namun, untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi, diperlukan partisipasi nyata dari...