Apresiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kunjungan, seperti yang dilakukan Penasehat, Ketua dan Pengurus Dharma...

Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengatakan, penggunaan standar pelayanan dengan prioritas pada pelayanan untuk mendukung kemudahan investasi, merupakan...

SesmenPAN –RB Tasdik Kinanto, secara simbolis menyerahkan Hewan Kurban kepada Panitia. Panitia Kurban Kementerian Negara PAN-RB...

  Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi 2008 – 2009 berjalan tersendat karena terjadi disorientasi...

Penerbitan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terbukti mampu mendongkrak percepatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari rata-rata...

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E. E. Mangindaan mengatakan, banyak kasus kebocoran keuangan negara yang terjadi...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar aparatur negara tidak mengecewakan rakyat. Presiden mengajak seluruh jajaran aparatur negara bekerja penuh...

Pemerintah mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Federal Jerman, khususnya dalam mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik seperti yang dilakukan oleh Kementerian...

Undang-Undang tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara (AKPN) diperlukan untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara atas segala keputusan yang...

  Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu II harus benar-benar memiliki ukuran dan target kinerja yang jelas dan akuntabel, tidak hanya sekadar tataran konsepsi dan pencitraan semata, namun harus terimplementasi secara substantif dan komprehensif. Untuk itu, dalam pelaksanaan program kerja setiap instansi pemerintah harus didasarkan pada indikator kinerja (output...