Setiap Keputusan Pejabat harus Dapat Dipertanggungjawabkan

20150609 - Sesmen di Hotel Grand Sahid JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menegaskan  setiap tindakan administrasi pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Karena  itu, segala bentuk keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum. Hal itu diungkapkan Menteri dalam keynote speech pada pembukaan sosialisasi Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,...

Pemprov Gorontalo - KPK Teken Komitmen Cegah Gratifikasi

stop gratifikas 1i GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk memegang komitmen dalam hal pencegahan gratifikasi di daerah. Hal itu tertuang dalam lima butir pernyataan tertulis Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atas nama pemerintah daerah dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain,...

Menteri Yuddy Hadir ke Rumah Angeline Atas Nama Negara

20150605 Yuddy mencari Angeline DENPASAR - Perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, terhadap Angeline (8), bocah yang hilang sejak 16 Mei 2015 lalu di Denpasar Bali, dilakukan di sela acara workshop sinergi kampanye revolusi mental ASN dan reformasi birokrasi, serta pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. "Walaupun sibuk,...

KASN Ingatkan, Kada Jangan Sewenang-Wenang Mutasi Pegawai

20150604 KASN Sosialisasi Jogja YOGYAKARTA – Menjelang pilkada yang akan berlangsung serentak pada Desember 2015, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan para pejabat untuk tidak mengabaikan ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di setiap instansi pemerintah, terutama di daerah. Semua proses harus dilakukan secara terbuka. Banyak petahana yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pejabat di daerah....

Revolusi Mental Tak Terpaku Besaran Anggaran

20150608 Yuddy raker DPR  JAKARTA – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. S.288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian PPN, Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB tanggal 30 April 2015, Kementerian PANRB mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif untuk tahun 2016 sebesar Rp 205.386.227.000. Dari jumlah itu,...

Kabupaten Badung Pelopor Penyampaian LHKASN

20150506 - ASN mendengar Arahan Menteri di Badung BADUNG -  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi sejumlah prestasi dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Namun dia berharap agar prestasi itu sejalan dan membawa manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini 94 persen pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Badung  sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)...

Revolusi Mental Sangat Penting untuk Perbaiki Laporan Keuangan

20150604 - MENTERI TERIMA BUKU LAPORAN JAKARTA – Kementerian PANRB diharapkan mampu mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu mematuhi amanat undang-undang, yakni bekerja secara akuntabel, profesional, berintegritas, dan loyal. Semangat revolusi mental yang digalakkan oleh Kementerian PANRB saat ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. BPK menilai laporan keuangan...

Menteri Yuddy : Gelorakan Terus Isu Poros Maritim

20150608 Yuddy di KKP JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, peringatan World Ocean Day dijadikan momentum untuk menggelorakan isu poros maritim secara berkesinambungan, untuk bisa menjadikan Indonesia negara yang kokoh. "Sekarang kita sudah ada satu legacy yang harus terus kita kembangkan dan daya gunakan sehingga memberikan nilai ekonomis tinggi dan memantapkan poros maritim," kata...

Berempati, Menteri Yuddy Kunjungi Rumah Keluarga Angeline

05062015 menteridibali DENPASAR – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyempatkan diri mengunjungi kediaman orang tua Angeline, bocah yang dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Mei lalu, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Bali, Jumat (05/06). Selain untuk memberikan dukungan kepada keluarga, Yuyddy juga bermaksud memastikan apakah aparatur kepolisian telah bekerja dengan baik dalam mengusut kasus terkait....

UU Adpem Hadir, Pejabat Punya Panduan dalam Membuat Kebijakan

20150604 - UU ADPEM DI MAKASSAR MAKASSAR – Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem), kini pejabat negara mempunyai pedoman atau panduan dalam membuat kebijakan yang benar dan pasti. UU ini juga mengatur tentang diskresi, yang dimungkinkan oleh pejabat. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian PANRb Dwi Wahyu Atmaja ketika membuka Sosialisasi Undang-Undang  No. 30/2014 tentang...

Dari Gaji ke-13 hingga Diskresi

20150605 Yuddy di Tabanan  DENPASAR - Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Bali, Sabtu (06/06) Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyempatkan diri bercengkerama dan menikmati indahnya pemandangan persawahan yang dikelola dengan sistem subak di Tabanan. Hamparan sawah nan menghijau itu bisa dilihat dari pelataran kediaman Bupati Tabanan, sebuah pemandangan yang jarang dijumpai di daerah lain. Sejatinya,...

Humas bukan Tempat Parkir Jabatan

20150605 - Menteri di Workshop Kehumasan Bali revisi DENPASAR -  Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mendorong pimpinan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah  agar humas diisi dengan SDM yang cerdas, inovatif, memiliki wawasan yang luas, dan mampu bekerja luar biasa.  Humas pemerintah harus mampu menumbuhkan optimisme rakyat dengan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sebagai wujud konkret dari Nawa Cita. “Humas  bukan tempat...

Humas Pemerintah harus Bikin Lompatan

20140604 Humas di Bali DENPASAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, mendorong praktisi dan pejabat humas pemerintah daerah untuk membuat lompatan  kinerja, bukannya kinerja yang biasa-biasa saja. "Tantangan tugas kehumasan ke depan makin berat dan kompleks, karena itu Humas Pemerintah harus membuat satu lompatan kinerja,...