Menteri Yuddy Hadiri Raker KORPRI

yuddy buka raker DPN KORPRI surabaya 271015 Menteri Yuddy didampingi Ketua Umum KORPRI Diah Anggraheni, Gubernur Jatim Soekarwo, Sekjen KORPRI Tasdik Kinanto, dan Sekda Provinsi Jatim Akhmad Sukardi saat membuka Raker DPN KORPRI  di SUrabaya, Selasa (27/10). SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi turut menghadiri Rapat Kerja Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik...

Jatim Apresiasi Kementerian PANRB

yuddy karwo 271015 Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menerima laporan kinerja dari Gubernur Jatim Soekarwo, di Surabaya, Selasa (27/10) SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas pembinaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jatim Tahun 2015 di Gedung Grahadi, Selasa (27/10). Sekretaris Daerah...

Setiap Kegiatan Mengandung Risiko

Profil Devi Anantha JAKARTA – Setiap kegiatan pasti mengandung  risiko, baik yang sudah diduga sebelumnya atau risiko yang sama sekali tidak diduga. Untuk itu, Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Devi Anantha mengajak seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PANRB untuk selalu siap akan risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. “Semua...

‎Efisienkan Birokrasi, dengan Kelembagaan yang Responsif

yuddy kuliah umum unas 231015 Menteri Yuddy saat memberikan kuliah umum di  Universitas Nasional, Jakarta, Jumat (23/10) JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai faktor penyebab birokrasi di Indonesia tidak efisien dan efektif karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran, dan tidak cepat tanggap (responsif) terhadap permasalahan yang ada dalam...

Menteri Yuddy : Pelanggaran Administrasi Tak Bisa Dipidanakan

yuddy dgn wartawan stialan bandung 271015 Menteri Yuddy usai melakukan orasi ilmiah dalam wisuda di STIA LAN Bandung, Selasa (27/10) BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi menegaskan, tidak semua kasus pelanggaran administrasi terkait dengan tidak pidana korupsi. Terhadap kasus seperti itu, tidak harus dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Hal...

Kasus Risma Bukan Pidana, Aparat Main Politik Segera Ditindak

Profil Menteri Yuddy JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, persoalan yang terjadi dengan Tri Rismaharini merupakan masalah administratif kebijakan sewaktu menjabat sebagai alikota Surabaya. Peristiwa yang juga sering dialami oleh pejabat pemerintahan itu  bukanlah kasus tindak pidana. "Masalah Risma adalah persoalan administratif kebijakan, bukan pidana. Permasalahan seperti...

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, Susun Pedoman Benturan Kepentingan

20151022 Sosialisasi Penegakan Disiplin SBY Asisten Deputi Koordinator Kebijakan, Penyusunan Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Bambang D. Sumarsono memberikan materi tentang penegakan disiplin di Sidoarjo, Kamis (22/10). SIDOARJO - Sudah menjadi tugas aparatur sipil negara (ASN) untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Namun, hal ini rupanya masih diabaikan oleh beberapa ASN. Masyarakat...

Jadikan Lokomotif Nasional, Perlu Komitmen Kuat Gubernur Jabar

yuddy aher 271015 Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di sela-sela wisuda STIA LAN Bandung, Selasa (27/10) BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat bisa menjadi 'Lokomotif' yang mendorong kemajuan ekonomi nasional. Pasalnya, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi tersebsar di...

Peminat Tenaga Humas Pemerintah Membludak

GPR1 JAKARTA – Pelaksanaan recruitment Tenaga Humas Pemerintah (THP) atau Government Public Relation (GPR) telah memasuki fase verifikasi untuk kemudian akan diumumkan hasil tes administrasinya pada 27 Oktober mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengungkapkan pentingnya peran GPR mengingat tugas utamanya untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi revolusi mental...

‎Yuddy Blusukan ke BKN, dari Arsip hingga Penanganan Honorer K2

DSCN7920 Yuddy Chrisnandi melihat tata cara pengolahan data pengisian data E-PUPNS di BKN, Jumat (23/10).   JAKARTA - Usai menghadiri acara pengukuhan Satgas Netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi langsung menuju kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yuddy  yang didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi...

SDM Aparatur harus Antisipatif, Reflektif dan Inovatif

20151027 Orasi Ilmiah STIA LAN BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menekankan pentingnya melakukan reformasi Aparatur Sipil Negra (ASN) guna mewujudkan good governance dan clean government. Hal itu diungkapkan saat memberikan orasi bertema 'Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Efektif, Dan Akuntabel' dalam Wisuda...

Menteri Yuddy Pastikan Kaum Difabel Bisa Jadi PNS

20151025 Menpan dan Nadira Menteri Yuddy saat berbincang dengan Nadira, didampingi Dewi Yull dan crew film Sebuah Lagu Untuk Tuhan, Jakarta (23/10) JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi terhadap pembuatan film 'Sebuah Lagu Untuk Tuhan' yang menggambarkan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, akan...

Wapres Minta Satgas Netralitas Bekerja Keras

pengarahan wapres netralitas satgas ASN  Wakil Presiden Jusuf  Kalla saat memberikan pengarahan dalam pengukuhan Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada   JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral menghadapi Pilkada dan Pemilu di tingkat nasional. Hal ini bertujuan agar Indonesia bisa mempersiapkan dan menjalankan demokrasi yang lebih baik...