LUWU UTARA – Upaya pemerintah untuk menuntaskan program kartu penduduk elektronik (e-KTP) tampaknya tak semulus langkah penyusunan kebijakan di tingkat pusat. Pernik-pernik masalah di lapangan yang terjadi di daerah harus dihadapi dengan terobosan-terobosan tertentu.  Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Untuk menuntaskan perekaman data...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, menerima kedatangan Bupati Serang A. Taufik Nuriman, yang mempertanyakan nasib 568 tenaga kerja honorer Kategori 1 (K1) di wilayah kerjanya. Dengan penuh simpati, Azwar Abubakar menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk bertindak seadil-adilnya dalam menangani  tenaga honorer kategori...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendesak, 10 kementerian/lembaga agar cepat melaksanakan audit organisasi eselon 1 dan 2. Hal itu target  sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang mentargetkan September 2013 rampung. Kesepuluh K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan...

MEDAN. Kantor Cabang Utama (KCU) PT Taspen menggelar “Pelayanan Melebih Harapan” untuk para Pensiunan/Janda/Duda PNS atau Delighted Customer Service, dengan merubah paradirma “Taspen Ada Karena Peserta, dan Insan Taspen Sejahtera Karena Mereka”. Demikian disampaikan oleh Ahmad Kumaidi, Kepala KCU Taspen Medan ketika menerima kunjungan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian...

JAKARTA – Kalau reformasi birokrasi Korea yang mengandalkan penerapan teknologi informasi memakan waktu 20 tahun, Indonesia diharapkan tidak selama itu. “Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, kita bisa sepuluh tahun,” ujar Menteri PANRB Azwar Abubakar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/06). Lebih lanjut Azwar mengatakan, ada tiga hal...

JAKARTA – Kementerian PANRB mendorong Kementerian Dalam Negeri bersikap tegas dalam menyikapi kasus mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kolaka, Provinsi Kendari, yang sarat dengan  pelanggaran. Plt. Bupati juga tidak boleh melakukan mutasi pegawai dengan non job, menurunkan eselon. Mutasi hanya boleh dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Kalau...

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto mengajak para mahasiswa  untuk menjalin hubungan sinergitas dalam  hal gerakan reformasi birokrasi, hal ini disampaikan dalam acara audience mahasiswa Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin yang datang ke kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/06).  Dalam sinergi diharapkan pada...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal itu sejalan dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang juga dipacu untuk menerapkan SOP, sebagai salah satu prasyarat reformasi birokrasi. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Hastori...

JAKARTA – Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Deddy Bratakusumah mengingatkan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan bagi instansi pemerintah. SOP yang baik memuat sanksi tugas dan jaminan keselamatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bekerja. Sebelumnya, peraturan mengenai SOP Administrasi Pemerintahan sudah tertuang...

BANDUNG. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial, Benny Setia Nugraha menjelaskan perihal sulitnya membuat masyarakat percaya kepada pemerintah, salah satunya dalam menangani masalah social, demikian dikatakan pada acara Pertemuan Anggota Bakohumas  Pusat yang digagas oleh Kementerian Sosial, di Bandung (11/06). Untuk itu menurut Benny, peran humas pemerintah harus lebih ditingkatkan baik...

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan usulan dari para Pegawai negeri Sipil tentang pensiun dini dengan pesangon kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan : ...

   JAKARTA - Kementerian PANRB tidak merekomendasikan pembentukan Badan Layanan Pengadaan (BLP) yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kalaupun akan tetap dibentuk, unit organisasi layanan pengadaan  merupakan bagian dari organisasi Sekretariat Daerah. Sebab unit layanan pengadaan (ULP) ini sifatnya administratif, bukan pendukung seperti Dinas mislanya. “ULP harus di...