berakhlak bangga melayani bangsa

Indonesia - Tiongkok Rintis Kerjasama bidang Kepegawaian

20150519 Rapat CAG JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyambut baik kedatangan Chinese Academy of Governance (CAG) untuk bertukar pikiran masalah kepegawaian, Selasa (15/05). Disamping mempererat hubungan, Indonesia dan Tiongkok sharing mengenai efektifitas pembinaan ASN dan program-program inovasi untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Sebagai negara berkembang, Indonesia dan Tiongkok memiliki beberapa persamaan dalam menghadapi masyarakat dan...

Cara Pebinis Cegah Korupsi

20150519 - Pembicara di Reform Corner Mei JAKARTA – Para pelaku bisnis mengaku sangat konsen terhadap isu korupsi, dan untuk mencegahnya, mereka memiliki jurus masing-masing. Ada yang menandatangani pakta integritas, ada yang membuat score card pada masing – masing individu, dan menerapkan reward dan punishment. “Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, kami menerapkan pakta integritas. Bagi yang...

Bangun Persepsi Publik, Humas juga Perlu Blusukan

15052015  SURABAYA – Revolusi mental aparatur negara juga harus dilakukan oleh praktisi humas pemerintah. Perubahan mindset insan humas mutlak diperlukan agarlebih aktif membangun persepsi publik, termasuk melalui blusukan.  Humas juga harus melakukan rebranding (penyegaran) agar mampu menjalankan peran dalam penyampaian komunikasi dengan tepat. Itulah  benang merah dari Workshop Revolusi Mental...

Pemerintah Beri Penghargaan untuk Juara dan Finalis UNPSA 2015

20150515 - Beberapa daerah terima penghargaan SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada juara dan finalis dari Indonesia yang ikut kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan PBB, yaitu United Public Service Awards (UNPSA)  2015 di Kantor Gubernur Provinsi Jatim, Jumat (15/05). Penghargaan juga diberikan kepada Top 99 Kompetisi Inovasi...

Kementerian PANRB Luncurkan 3 Aplikasi Anti Korupsi

20150519 - Sesem Launching 3 aplikasi JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan tiga aplikasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, efisien dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tiga aplikasi tersebut yaitu Whistleblowing System (WBS), Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (Siharka) dan Sistem Pelaporan Gratifikasi Online (Silaga). Peluncuran tiga...

Juara II UNPSA, Aceh Singkil Akan Buat Rumah Inovasi

20150515 - YANLIK  SURABAYA – Dua kali mengikuti ajang kompetisi dunia yang diselenggarakan PBB, akhirnya Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan juara second winner place dalam UNPSA 2015. Bupati Aceh Singkil Safriadi Manik merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh daerah yang dipimpinnya tersebut. “Alhamdulilah dan terima kasih, prestasi Aceh Singkil mendapat penghargaan dunia....

Menteri PANRB Tegaskan Batas Pengisian JPT Sampai Mei

20150513 Yuddy Jumpa Pers JPT JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan jika batas akhir pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) dilakukan pada bulan Mei. Untuk itu, dia menghimbau kepada para Menteri yang ingin mengganti posisi KPT untuk segera memberikan kepastian.“Pergantian jabatan pimpinan tinggi sangat bergantung pada masing-masing kementerian, sehingga harus...

Mengembangkan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Terbaik di Asia Tenggara

20150518 - Menteri Andrinof Chaniago di acara SumbarPADANG – Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh melalui Program Nasional  direncanakan menjadikan kawasan pariwisata di pantai barat Sumatera Barat ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Untuk memajukan kawasan ini, perlu dilakukan secara serius, kerja keras dan mesti dibarengi dengan kegigihan. “Selama ini informasi tentang kawasan Mandeh ini sangat minim,...

Menteri Yuddy : Tinggal 8 Kementerian yang Perpresnya Belum Diteken Presiden

20150515 - Yuddy lantik Kepala BKN 1 JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi membantah bahwa masih ada 10 kementerian yang perpres struktur organisasinya belum ditandatangani Presiden, seperti diberitakan sebuah harian Ibukota, Jumat (15/05).  Yuddy juga menepis anggapan bahwa belum adanya perpres di beberapa kementerian yang tidak menngalami perubahan itu menghambat kinerja kementerian, karena tidak bisa mencairkan anggaran....

Patriotic Call untuk Humas

20150513 Yuddy Sinergi Kampanye di Batam BATAM - Humas Pemerintah memiliki tugas yang vital untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah. "Mengingat tugasnya sangat vital, Humas hendaknya bekerja karena panggilan patriotik (patriotic call) untuk menyampaikan pesan berupa kebenaran dari berbagai kebijakan pemerintah, " ungkap. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pada acara Training Sinergi Kampanye...

Seleksi Terbuka JPT di 25 Kementerian Selesai

20150519 - Foto Yuddy mejeng JAKARTA – Hingga tanggal 13 Mei 2015, sebanyak 25 kementerian sudah menyelesaikan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya melalui seleksi terbuka, sementara 9 kementerian tengah dalam proses pelaksanaan. Dari sembilan kementerian  itu, 7 diantaranya kementerian yang tidak mengalami perubahan, sementara dua lainnya merupakan kementerian yang mengalami perubahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur...

Kepala BKN harus Jadi Teladan

20150515 - Pengambilan Sumpah Kepala BKN JAKARTA - Bima Haria Wibisana resmi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah dilantik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, Jumat (15/05). Bima menggantikan Eko Soetrisno yang sudah pensiun. “Saya berpesan kepada Kepala BKN yang baru untuk memberikan keteladanan sebagaimana diarahkan Presiden melalui revolusi mental, serta...

Kebijakan Tak Mudah Dikriminalisasi

20150512 Pembukaan Batam BATAM – Saat-saat menjelang penerapan Undang-Undang No. 30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem), kalangan pejabat dan birokrasi harus lebih siap dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain untuk melindungi birokrasi pemerintahan dari kriminalisasi, UU ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang proporsional. Dengan...